Papua No. 1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Ujian berbasis online atau CAT (Computer Assisted Test) seleksi CPNS formasi khusus di Manokwari Papua Barat, diwarnai keributan saat puluhan tenaga honorer melakukan aksi protes dilokasi pelaksanaan ujian.
Keributan bermula saat ratusan tenaga honorer gabungan dari lembaga kementerian di Papua Barat yang sebelumnya masuk dalam database honorer Papua Barat bahkan diiming-iming akan ikut dalam tes CPNS (formasi khusus), tetapi saat pelaksanaan ujian justru nama mereka tidak tertera dalam daftar peserta ujian CAT yang berlangsung hari ini.
Oktovianus Kareth, tenaga honorer di Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PU PR wilayah Papua Barat mendesak BKD Papua Barat dan koordinator honorer Papua Barat berinisial YPH untuk segera memberikan jawaban kepada mereka.
“Kami minta koordinator honorer Provinsi Papua Barat dan BKD untuk sampaikan alasan tidak diakomodirnya para honorer lembaga dan kementerian yang sudah lama mengabdi daerah Papua Barat,” ujar Kareth.
Senada, Guwenda Waroy honorer kementerian PU PR wilayah Papua Barat juga luapkan kekecewaan dihadapan kepala BKD Papua Barat dan koordinator honorer Papua Barat berinisial YPB yang enggan menunjukkan wajahnya meski yang bersangkutan ada didalam ruangan dan mengikuti tes CAT bersama dengan peserta ujian lainnya.
Waroy dan rekan-rekannya merasa ditipu karena selama ini ada pungutan biaya yang diberikan kepada koordinator honorer Papua Barat untuk mengurus berbagai kepentingan mereka.
Namun harapan itu kandas hari ini, ketika nama honorer kementerian (intasi vertikal) tidak masuk dalam total 771 tenaga honorer formasi khusus yang menjalani ujian CAT selama tiga hari (24 s/d 26 April) bertempat di SMK N 2 Manokwari.
“Kami punya bukti-bukti, bahwa ada pungutan selama ini dari koordinator honorer Papua Barat. Jika kami tidak diakomodir, kami akan tempuh jalur hukum supaya semua jelas,” tukas Waroy.
Kepala BKD Papua Barat, Yustus Meidodga mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena keputusan ada ditangan Gubernur. Sementara BKD hanya sebagai OPD teknis penyelenggara.
Meidodga mengatakan, saat ini sudah masuk dalam ranah ujian, sehingga dia tidak bisa buka kembali data-data seperti yang diminta oleh para pendemo.
“Itu nanti kembali pada kebijakan pimpinan. Sekarang sudah ranah ujian, saya tidak bisa cek lagi data-data honorer,” ujarnya singkat. (*).
Editor : Edho Sinaga
