Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Vila, Jubi – Blok Oposisi Vanuatu akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas penskorsan 22 anggotanya.
Pada Selasa malam (16/6/2020), parlemen melakukan pemungutan suara untuk menangguhkan 22 MP oposisi untuk dua sidang mendatang, karena telah memboikot sidang pertama pekan lalu.
Pemimpin oposisi, Ralph Regenvanu berkata pemboikotan sidang pertama sudah berkali-kali dilakukan sebelumnya.
“Memboikot sidang pertama dalam satu sesi adalah tindakan parlementer di Vanuatu yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Sangat mengecewakan bahwa pada tahun ke-40 kemerdekaan Vanuatu ini, ketika kita memiliki fokus pada kedewasaan, bahwa prosedur parlementer khusus yang telah digunakan berulang kali dan merupakan bagian dari budaya parlemen Vanuatu kini telah berubah menjadi sesuatu yang dapat dihukum oleh parlemen.”
Regenvanu menerangkan bahwa menurutnya pemerintah telah menggunakan suara mayoritasnya untuk menghindari pemeriksaan dari rencana anggarannya.
“Sekarang RUU pemerintah dapat disahkan tanpa pengawasan. Ada RUU untuk Anggaran Tambahan yang besarnya lebih dari Vt 1 miliar yang tidak akan didebatkan di parlemen mengenai bagaimana dana itu akan dibelanjakan,” jelas Regenvanu.
Regenvanu menambahkan bahwa Oposisi telah mempersiapkan lebih dari 10 pertanyaan tertulis untuk diajukan kepada para menteri, dan mereka juga telah menyiapkan mosi untuk pemotong upah pemimpin sebanyak 50%.
Dia menekankan bahwa tujuan pemotongan upah itu adalah untuk menunjukkan solidaritas dengan mereka yang juga menderita secara ekonomi akibat pembatasan Covid-19.
Menurut Daily Post Vanuatu, 22 MP itu mewakili 30.458 pemilih terdaftar. Akibat penangguhan tersebut, oposisi diputuskan tidak boleh menghadiri sidang Rabu dan Kamis ini, dan akan kembali pada Jumat (19/6/2020).
Mosi itu awalnya diajukan oleh Wakil Perdana Menteri, Ishmael Kalsakau, dan didukung oleh Menteri Jay Ngwele, dan mengusulkan agar oposisi diskors untuk empat sidang berturut-turut.
Oposisi melakukan boikot dalam sidang pertama akibat pelanggaran pembatasan COVID-19 oleh Menteri Perubahan Iklim, Bruno Leingkon. Menteri Leingkon telah mengunjungi lokasi di mana orang-orang Vanuatu yang dipulangkan sedang dikarantina. Ia dituduh telah melanggar peraturan untuk menjaga jarak selama kunjungannya. Leingkon telah membantah tuduhan itu. Dikatakan bahwa Leingkon memang mengunjungi karantina, tetapi selama disana ia tetap mematuhi protokol untuk menjaga jarak fisik sampai ia pergi. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo
