Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua berencana menganggarkan penanganan HIV-Aids di tahun anggaran 2022.
Rencana penganggaran ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame saat rapat koordinasi dengan Komisi V DPR Papua, komisi bidang kesehatan, Selasa (27/7/2021).
“Pada 2022, kami akan anggarkan untuk pemeriksaan HIV, dengan memprioritaskan orang asli Papua. Kita mesti jaga orang asli Papua yang tersisa ini. Bagaimana kita upayakan selamatkan mereka,” kata Robby Kayame.
Ia mengakui, dalam masa pandemi korona kini mereka yang memiliki penyerta semisal HIV, malaria, TBC dan lainnya, sangat rawan ketika terpapar Covid-19.
Padahal hingga kini Papua masih merupakan salah satu daerah, dengan kasus malaria dan HIV-Aids cukup tinggi.
“Memang dilematis, kasus HIV masih tinggi di Papua, belum lagi malaria, TBC dan lainnya. Kalau Covid-19 masuk, ini rawan,” ucapnya.
Katanya, situasi ini makin mengkhawatirkan, sebab sebagian warga Papua masih menolak divaksin. Padahal, vaksinasi dapat mengurangi risiko rentan jika seseorang terpapar korona.
Ia mengatakan, memang hak masyarakat untuk menerima atau menolak vaksin. Akan tetapi, warga mesti selalu diingatkan bahwa vaksin ini dapat membantu.
“Memang cukup berat meyakinkan orang untuk mendapat vaksinasi. Namun kami tidak paksa, kembali kepada orang itu,” katanya.
Ketua komisi bidang kesehatan DPR Papua, Timile Yikwa meminta Dinas Kesehatan pro aktif memastikan kebutuhan setiap rumah sakit di Papua, terutama rumah sakit swasta yang menjadi rujukan pasien korona.
Sebab, hingga kini pasien Covid-19 di Papua, khususnya Jayapura terus meningkat dan menyebabkan rumah sakit pemerintah dan swasta di sana kewalahan.
“Dinas mesti berperan menanyakan apa yang mereka butuhkan dan sampaikan ke kami dan kami dorong. Misalnya kebutuhan oksigen, alat pelindung diri, dan lainnya,” kata Timiles Yikwa. (*)
Editor: Edho Sinaga
