Dinas Pertanian Keerom petakan potensi pertanian setempat

Papua
Ilustrasi warga mengolah lahan untuk ditanami sayur dan umbi di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (8/7/2020) - Jubi/Engelbert Wally.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, Papua memetakan potensi pertanian dan perkebunan di setiap wilayah setempat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, Sunar mengatakan dalam pelaksanaan program kerja di lapangan pihaknya melakukan pemetaan sesuai potensi setiap wilayah.

Read More

Pernyataan itu dikatakan Sunar dalam diskusi dengan masyarakat adat, Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat atau KIPRa Papua, DPRD Keerom dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah setempat di Keerom, beberapa hari lalu.

“Memang beberapa program [kerja kami] itu mesti diperhatikan sesuai dengan potensi di setiap wilayah yang kita tetapkan,” kata Sunar.

Menurutnya di wilayah I, yakni Distrik Towe dan sekitarnya diprioritaskan untuk perkebunan, terutama tanama masohi. Di wilayah II atau Distrik Arso dan sekitarnya yang diprioritaskan adalah buah-buahan dan tanaman perkebunan lainnya.

“Wilayah III, di daerah Distrik Skamto, itu adalah tanaman pangan dan hortikultura,” ujarnya.

Katanya, konsep tersebut sesuai dengan setiap wilayah. Sebelum menetapkan potensi bercocok tanam di setiap wilayah, Dinas Pertanian setempat terlebih dahulu melakukan kajian.

Dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom, Servo Tuamis mengatakan melihat pesatnya arus penduduk dan pertumbuhan investasi di wilayah itu, pihaknya ingin pemerintah bekerjasama dengan Dewan Adat setempat mengupayakan proteksi terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Misalnya, melakukan pemetaan tanah dan hutan adat masyarakat adat. Ini perlu agar ke depan, ketika arus penduduk masuk ke Keerom semakin pesat, tidak terjadi masalah berkaitan dengan lahan dan hutan masyarakat adat,” kata Tuamis.

Menurutnya, perlu dipetakan mana lokasi permukiman penduduk, wilayah masyarakat adat dan daerah kawasan pengembangan ekonomi masyarakat.

“Itu perlu kita rumuskan bersama. Tata ruang di Kabupaten Keerom ini belum ada. Padahal ini perlu karena ada hak-hak tanah dan hutan masyarakat adat yang perlu diproteksi,” ucapnya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Related posts

Leave a Reply