Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Jayapura, Jubi – Deklarasi pilkada damai di halaman kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Sio Dok II, Kota Jayapura, Sabtu (24/2/2018), menandai dimulainya persaingan politik tujuh kabupaten serta perebutan kursi gubernur-wakil gubernur Papua dalam pilkada serentak, 27 Juni 2018.
Komisioner KPU RI, Evi Ginting mengatakan, deklarasi pilkada damai jangan hanya menjadi slogan. Pendukung para paslon juga harus memastikan tahapan kampanye berlangsung damai, tanpa konflik.
"Kami tidak mau ada konflik dalam setiap tahapan pilkada kini. KPU lebih mengutamakan kampanye dialogis. Dialog paslon dengan pemilih, sehingga pesan visi misi paslon dapat dimengerti pemilih," kata Evi.
Visi misi paslon ini menurut dia, yang akan menjadi dasar pemilih menentukan pilihannya kepada paslon apa yang dinilai akan membuat perubahan di Papua pada masa depan.
"Paslon juga harus bisa menjaga pendukungnya supaya tidak melanggar aturan kampanye. Semua akan diawasi Bawaslu," ujarnya.
Slogan “Aku Papua” lanjut Evi, menggambarkan semua masyarakat Papua sama, tidak ada yang berbeda. Ia memastikan, hingga hari pemungutan suara, KPU provinsi dan KPU tujuh kabupaten akan melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil dan, langsung umum, bebas, rahasia (luber).
Sementara, Ketua KPU Papua Adam Arisoi menjelaskan, pihaknya baru melaksanakan deklarasi pilkada damai lantaran penetapan paslon dalam tahapan pilgub Papua, 12 Februari 2018 ditunda tujuh hari.
"Karena ketika itu, paslon belum mendapat legitimasi keaslian orang Papua dari Majelis Rakyat Papua. KPU siap melaksanakan pilkada serentak 2018," ucapnya.
Dibagian lain, Komisioner Bawaslu RI, Frirz Edward Siregar mengatakan, pemilu adalah pesta seluruh masyarakat secara bersama, untuk itu masyarakat jangan hanya menjadi penumpang.
"Namun ada aturan yang harus dipatuhi sebagai bagian proses pemilu. Bagaimapun kami bekerja kalau tidak ada dukungan semua pihak, terutama paslon tak akan maksimal," kata Fritz Siregar.
Sedangkan dari sisi pengamanan, Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Yakobus Marjuki mengingatkan, KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya bersikap independen, tidak memihak paslon tertentu.
"TNI-Polri juga harus netral. Itu sudah disampaikan Kapolda dan Pangdam. Kepala daerah tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk paslon tertentu. Paslon dan tim sukses tidak boleh mengerahkan massa," kata Yakobus Marjuki.
Selain itu menurutnya, media memegang peranan penting dalam komitmen pilkada damai, melalui pemberitaan. Media harus menyajikan berita berimbang. Jika tidak, akan menimbulkan suasana yang tidak harmonis.
"Kami juga minta dukungan semua pemantau, LSM dan semua stake holder mendukung pilkada demokratis. Laporkan kalau ada oknum Polri terlibat politik praktis," ucapnya.
Diakhir deklarasi, KPU Papua menyerahkan alat peraga dan jadwal kampanye kepada kedua tim sukses paslon cagub Papua, dan pelepasan balon ke udara. Tahun ini, selain pelaksanaan pilgub yang diikuti dua paslon yakni nomor urut 1 Lukas Enembe-Klemen Tinal (LukMen) dan nomor urut 2 John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JohSua), tujuh kabupaten di Papua juga akan melaksanakan pilkada.
Kabupaten itu yakni Biak dengan tiga paslon, Jayawijaya satu paslon, Mamberamo Tengah satu paslon, Mimika empat paslon, Puncak satu paslon, Deiyai empat paslon, dan Paniai lima paslon.
Deklarasi ini selain dihadiri KPU Papua, KPU tujuh kabupaten, KPU RI, Bawaslu Papua, panwas tujuh kabupaten, Bawaslu RI, juga dihadiri oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perwakilan Polda Papua, perwakilan Kodam XVII/Cenderawasih, dua pasangan calon (paslon) gubernur/wakil gubernur Papua, dan pasangan calon bupati-wakil bupati dari tujuh kabupaten. (*)
