Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dewan Adat Papua (DAP) menilai pertemuan Presiden dengan 61 orang yang mengaku tokoh perwakilan Papua, sebagai tindakan yang tak peka. Sekretaris Dewan Adat Papua Leonard Imbiri mengatakan, sebelum bertemu dengan perwakilan Papua, presiden harusnya memeriksa apakah mereka datang untuk menyampaikan aspirasi dari korban kerusuhan dan masyarakat Papua secara keseluruhan.
“Pertemuan Presiden RI dengan 61 orang dari Papua menunjukkan tidak adanya rasa empati dan solidaritas dengan korban-korban akibat rusuh di Papua, serta semua orang yang saat ini sedang menghadapi masalah hukum,” kata Leonard Imbiri kepada Wartawan, Senin (16/9/2019).
Menurut Leonard Imbiri, cara-cara yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada orang Papua saat ini tak berbeda dengan cara yang dilakukan saat proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 silam.
“Pertemuan tokoh 61 ini sekali lagi mengingatkan kami tentang peristiwa PEPERA dimana, proses perekrutan dan pernyataan semua berjalan sangat tidak demokratis, dan terkesan tersembunyi. Cara ini kami gambarkan sebagai “mafia” formal. Untuk sebuah pertemuan yang sangat formal, berlangsung di Istana negara, dengan Presiden Republik Indonesia, tapi dijalankan dengan skenario yang sangat tidak bermartabat,” katanya.
Dalam kesempatan ini, DAP juga meminta kepada Presiden RI untuk mengevaluasi dan menertibkan aparatur negara (Sipil, Intelijen, TNI dan Polri) yang menggunakan cara-cara mafia dalam merespon persoalan Papua.
Ia juga meminta seluruh anak-anak adat Papua untuk tidak mudah menyerahkan diri dalam skenario pihak lain yang bertujuan memecah belah kesatuan masyarakat adat Papua.
Di sisi lain, Lemok Mabel dari DAP Lapago mendesak Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat serta Bupati dan Walikota se-Tanah Papua untuk membangun komunikasi efektif dengan semua mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai langkah memastikan keamanan dan kelanjutan studi bagi mahasiwa Papua di berbagai daerah. (*)
Editor: Edho Sinaga
