Papua No.1 News Portal
Manokwari, Jubi – Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Domberai (Papua Barat), menyatakan dukungan terhadap pernyataan, Jusuf Kalla, untuk mencari solusi penyelesaian konflik Papua lewat jalur diplomasi secara damai.
Zakarias Horota, Ketua DAP Domberai di Manokwari, mengatakan JK memiliki rekam jejak yang jelas, karena pernah memimpin proses perundingan damai di Aceh Singkil hingga dicapainya sebuah solusi dan pengakuan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2005.
“Tawaran jadi pimpinan perundingan kelompok pro kemerdekaan Papua dengan Jakarta, menurut saya, pak JK (Jusuf Kalla) adalah figur yang tepat. Selain mantan Wapres RI, dia (JK) juga berpengalaman memimpin perundingan damai antara kelompok GAM dengan Pemerintah Indonesia,” ujar Horona, kepada Jubi, Kamis (29/10/2020), kemarin.
Pengalaman JK dalam menyelesaikan konflik di Aceh Singkil [2005], kata Horota, telah diakui oleh masyarakat internasional. Dengan demikian penyelesaian konflik Papua sangat tepat dipimpin oleh seorang yang berpengalaman seperti JK.
“Pak JK sudah buktikan, beliau diakui oleh masyarakat internasional, jadi untuk perundingan damai Papua-Jakarta, kami [DAP Domberai] setujui pak JK sebagai fasilitator,” katanya lagi.
Selain mendukung keterlibatan JK sebagai fasilitator perundingan damai Papua-Jakarta, kata Horota, DAP juga telah bersiap menggelar konferensi besar masyarakat adat Papua, untuk satukan semua komponen masyarakat adat menyampaikan perbedaan pendapat terkait status politik Papua.
“DAP akan menggelar konferensi besar hadirkan semua komponen untuk sampaikan perbedaan pendapat status politik Papua yang menjadi ‘akar’ konflik secara masif dan terstruktur selama Papua berintegrasi dengan Indonesia,” katanya.
Dilansir kompas.com, Wakil Presiden ke -12 RI, Jusuf Kalla, berjanji akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur diplomasi damai.
Dia menilai penyelesaian melalui jalur diplomasi damai dalam konflik Papu sangat memungkinkan untuk ditempuh, mengingat pengalaman Indonesia yang telah menyelesaikan beberapa konflik besar, misalnya Aceh.
“Selama Indonesia merdeka, kita telah mengalami 15 kali konflik besar yang korbannya di atas 1000 jiwa. Dari 15 konflik itu, 13 kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian,” kata JK dalam keterangan tertulinya, Rabu (14/10/2020).
“Namun perlu saya garis bawahi, Aceh saja yang keras begitu bisa kita ajak berunding untuk damai,” ujar JK.
Namun, Kalla juga menuturkan bahwa perlu pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan konflik di Papua, dan tidak bisa disamakan dengan cara ketika menangani konflik di Aceh, sebab banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sementara pada GAM hanya ada satu garis komando. (*).
Editor: Syam Terrajana
