Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengatakan Pemilu dan Pilkada kerap diartikan sebagai demokrasinya para cukong. Hal ini disebabkan masih adanya tingkat korupsi yang tinggi sepanjang 2004 hingga 2019 di berbagai daerah.
“Proses pilkada selalu ditandai dengan cukongisasi, cukongisme. Tentu cukong mengatur APBD, perizinan, dan semacamnya, didesain dalam kerangka kebutuhan bisnis mereka, bisnis yang gelap,” kata Busyro Muqodas, dalam sebuah diskusi online Rabu, (30/9/2020).
Baca juga : Pilkada Medan, menantu presiden bisa kalah jika salah pilih pasangan
Partai ini isyaratkan dukungan anak Wapres maju di Pilkada
Anak presiden maju Pilwakot, pengamat : melanggengkan dinasti
Dominasi cukong sebagai rentenir politik bisa memperkuat praktek politik uang (money politics). Persoalan lain yang disebutkan adalah terkait dominasi dinasti politik dari elit istana kepresidenan bersama elit partai politik dan elit bisnis. “Pertanyaannya, apakah ini pupuk atau racun demokrasi,” kata Busyro menambahkan.
Dia berpendapat dampak dari menguatnya dinasti oligarki politik adalah tersendatnya peluang penampilan kader unggulan yang berintegritas dalam parpol maupun dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Masalah dalam demokrasi di Indonesia dianggap telah menimbulkan situasi pelemahan dan pelumpuhan sistemik atas lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri, dan Peradilan.
“Yang paling mengerikan itu UU MK (Mahkamah Konstitusi) baru saja direvisi dalam waktu 7 hari dan tertutup, dimana hakim MK langsung diberi prubahan umur bekerjanya sampai 70 tahun. Ada apa ini?” kata Busyro mempertanyakan. (*)
Editor : Edi Faisol
