Bupati Jayapura minta jalan menuju dermaga petikemas segara dibangun

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat wawancara - Jubi/Engel Wally
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat wawancara – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Pembangunan dermaga petikemas di Distrik Depapre yang sudah berjalan sejak 2015 lalu hingga kini belum ada tanda-tanda penyelesaiaannya.

Read More

Infrastruktur jalan menjadi faktor utama dalam pembangunan dermaga tersebut. Oleh sebab itu, dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan sejumlah pihak di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura di Gunung Merah Sentani, Bupati Jayapura minta pembangunan infrastruktur jalan segera dibangun, dari Sentani menuju Depapre.

“Tahun depan operasional cargo sudah harus berjalan, termasuk di dalamnya kita minta agar operator pengelola pelabuhan segera diputuskan. Termasuk sertifikasi pengelolaannya diberikan kepada operator pengelola,” ujar Bupati Awoitauwn di kantornya, Kamis (9/5/2019).

Dikatakan, dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan saat ini dan akan ada lagi beberapa pertemuan ke depan yang akan diskusikan lebih kepada pembangunan infrastruktur jalan dan penyelesaian hak ulayat di kawasan pembangunan dermaga.

“Dalam waktu dekat pihak pertanahan akan turun untuk melakukan pengukuran lahan dan pemberian sertifikat sebagai dasar dilaksanakan pembangunan selanjutnya,” kata Bupati Awoitauw.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw, mengatakan ada tiga hal yang harus dipastikan dalam pengoperasian dermaga petikemas Depapre.

“Pertama adalah siapa operator pengelola. Berikutnya adalah aset hibah pelabuhan Depapre akan diberikan kepada siapa, apakah Kementerian Perhubungan atau kepada pemerintah atau pihak swasta. Ketiga, terkait regulasi yang belum diselesaikan dan infrastruktur jalan,” katanya.

Lebih lanjut, mantan Kadistrik Sentani ini mengatakan kendala yang saat ini dihadapi adalah pembangunan infrastruktur jalan dari Sentani hingga Depapre.

“Sudah ada enam kali pertemuan yang kita lakukan tetapi belum maksimal, baik yang dilakukan di provinsi maupun di kementerian dan juga kabupaten,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Related posts

Leave a Reply