Papua No.1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan keberadaan perwakilan BPKP di Provinsi Papua Barat, untuk membantu pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.
“Perwakilan BPKP Papua Barat, diharapkan bantu meningkatkan penyiapan tatakelola pemerintahan daerah, dari provinsi hingga desa di Papua Barat dengan semakin baik dan akuntabel,” kata Iwan, pada acara pelantikan kepala perwakilan BPKP provinsi Papua Barat, Kamis (12/11/2020), kemarin.
Iwan mengakui telah mendapat laporan tentang 13 daerah di Papua Barat yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu menunjukkan, bahwa implementasi Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) disertai adanya kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) disetiap Inspektorat provinsi dan kabupaten sudah mengarah ke tingkat yang lebih baik.
Meski demikian, sebut Iwan, akuntabilitas yang telah terbangun dengan baik sekalipun, dapat terancam afektifitasnya atau dapat mengalami kegagalan. Hal ini tak dapat dipungkiri, karena masih maraknya berbagai kasus kecurangan
“Akuntabilitas yang telah dibangun dengan baik sekalipun dapat mengalami kegagalan oleh tiga hal, yaitu adanya intervensi, sistem sudah ada tapi diabaikan, dan korupsi,” kata Iwan mengutip pesan kepala BPKP pusat, M.Yusuf Ateh, kepada Pemprov Papua Barat.
Oleh karena itu, lanjut Iwan, harus disadari bersama, bahwa membangun sistem dan pengawasan interen harus tetap dibarengi dengan upaya pembinaan integritas pegawai dan komitmen bersama untuk pencegahan [korupsi] yang berujung pada kegagalan.
“BPKP berkomitmen ikut membantu sukseskan penyelenggaraan pembangunan di tingkat daerah hingga desa. Dengan harapan, memberikan nilai tambah khususnya bagi pemda dalam mitigasi resiko-resiko pembangunan sehingga kegagalan pembangunan akibat [korupsi] dapat dihindari dan dicegah lebih dini,” tutur Iwan.
Sementara, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, berharap kepala perwakilan BPKP Papua Barat yang baru saja dilantik, dapat menjembatani koordinasi dan konsultasi berbagai program pembangunan skala prioritas baik program nasional dan daerah di Papua Barat.
“Kami harap, BPKP juga berperan sebagai fasilitator untuk tingkatkan integritas dan sumber daya ASN dalam menjalankan tugas sehingga bermuara pada tatakelola pemerintahan yang akuntabel di seluruh instansi,” harap Mandacan.
Dalam acara pelantikan tersebut, Gubernur Mandacan melantik Moh.Fahrudin, sebagai kepala perwakilan BPKP Papua Barat menggantikan Riki Antariksa, selaku pejabat sebelumnya.
“Mutasi pejabat setiap instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi, bukan untuk kepentingan tertentu tetapi sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan pembinaan karir untuk peningkatan kinerja,” tambah Mandacan. (*)
Editor : Edho Sinaga
