Papua No.1 News Portal | Jubi
Sentani, Jubi – DPRD Kabupaten Jayapura memutuskan memperluas kepesertaan rapat pada pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2020. Mereka akan melibatkan seluruh alat kelengkapan dewan untuk mengantisipasi aksi meninggalkan ruang rapat atau walk out oleh Badan Anggaran DPRD setempat.
“Bangar (Badan Anggaran DPRD) walk out pada rapat sebelumnya. Untuk mengantisipasi itu, rapat pembahasan (RAPBD Perubahan 2020) akan melibatkan seluruh komisi dan fraksi,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, Rabu (4/11/2020).
Hamo mengungkapkan walk out saat itu dipicu oleh perdebatan mengenai tenggat penyelesaian proyek pembangunan fisik. Berdasarkan materi pembahasan yang diajukan pemerintah setempat, sebagian proyek tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini lantaran waktunya sangat mepet.
“Kami minta organisasi perangkat daerah sebagai pihak eksekutor tidak memasukan program pekerjaan fisik dalam materi (pembahasan) anggaran perubahan. Waktu (pengerjaannya) sudah tidak memungkinkan,” lanjut Hamo.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayapura Yohanis Hikoyabi menegaskan Bangar seharusnya memahami mekanisme pembahasan anggaran daerah. “Waktu (pembahasannya) sudah sangat mepet karena kami juga masih akan membahas materi (rancangan) APBD 2021.”
Hal senada diutarakan Ketua Komisi A Hermes Felle. Dia mengatakan pihak legislatif seharusnya mendorong eksekutif segera mengatasi defisit anggaran saat ini. “Kalau terus protes, kapan pembangunan yang diharapkan masyarakat bisa berjalan (terealisasi).” (*)
Editor: Aries Munandar
