Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Helina Murib mengatakan pemerintah Indonesia tidak perlu melakukan pemekaran Provinsi Papua. Menurutnya, pemerintah Indonesia justru harus segera membentuk tim untuk berdialog dengan orang Papua.
Hal itu dinyatakan Helina Murib pada Selasa (15/3/2022). “Orang Papua tidak perlu pemerkaran wilayah. Itu aspirasi murni dari orang Papua. Itu aspirasi yang saya terima dari masyarakat Papua, [yang] mayoritas menolak pemekaran [Provinsi Papua] atau [pembentukan] Daerah Otonom Baru,” kata Murib.
Murib mengatakan mayoritas Orang Asli Papua berharap agar mereka tetap bersama dalam satu provinsi, Provinsi Papua. Selain itu, sebagian Orang Asli Papua justru meyakini bahwa pemekaran akan menambah masalah.
Baca juga: Demo tolak pemekaran di Dekai berakhir bentrok, 2 pengunjuk rasa dilaporkan meninggal dunia
“Mereka tidak mau daerah mereka dimekarkan, sebab masyarakat Papua trauma dan hidup berlarut dalam konflik. [Di Papua ada] konflik berkepanjangan, pemerintah harus mampu menyelesaikan [konflik itu] dulu,” katanya.
Murib meminta pemerintah menghentikan pembahasan pemekaran wilayah. Ia menilai rencana pemekaran wilayah di Papua itu digulirkan berdasarkan kepentingan elit Jakarta mengambil kekayaan alam Papua.
“Kami melihat dengan jelas. Karena, di tengah duka lara pengungsi, pemerintah memaksakan pemekaran itu jadi. Kita mau bawa orang Papua itu ke mana?” Murib bertanya.
Baca juga: Kapolda Papua sebut 2 pengunjuk rasa yang meninggal karena luka tembak
Saat menerima aspirasi mahasiswa dan rakyat Papua datang ke Kantor Perwakilan DPD RI pada Senin (14/3/2022) kemarin, Murib mengatakan akan membawa aspirasi penolakan pemekaran Provinsi Papua itu ke Jakarta. Ia berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap aspirasi berbagai pihak yang menolak pemekaran Provinsi Papua itu.
“Kami akan serahkan aspirasi yang masuk ke kami, agar aspirasi itu dilihat juga oleh pengambil kebijakan di Jakarta. Pemerintah jangan memandang orang Papua aman-aman, padahal tidak aman,” katanya.
Dalam sidang paripurna ke-9 DPD RI yang berlangsung pada Selasa, anggota DPD asal Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma juga menyampaikan banyaknya aspirasi untuk menolak rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua. “Itu aspirasi yang sedang digalakkan oleh orang Papua. [Semoga] itu bisa menjadi pertimbangan di meja pimpinan, untuk ditindak lanjuti,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
