Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Anggaran Kartu Papua Sehat atau KPS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura pada tahun anggaran (TA) 2022 berkurang drastis dengan jumlah yang signifikan.
Ketua Komisi V DPR Papua, yang membidangi pendidikan, Timile Yikwa mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran KPS di RSUD Jayapura berkisar Rp45 miliar.
Akan tetapi anggaran KPS untuk rumah sakit milik Pemprov Papua itu, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) TA 2022 menurun, hanya berkisar Rp5 miliar saja.
“Dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022, RS Jayapura hanya mendapat anggaran Rp 10 miliar, dimana Rp 5 miliar untuk KPS,” kata Timiles Yikwa usai rapat bersama pihak RSUD Jayapura, Rabu (24/11/2021).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Papua dapat mempertimbangkan kembali rencana anggaran untuk RSUD Jayapura.
“Kami harap TAPD meninjau kembali. Dengan anggaran seperti ini, kebijakan apa yang manajemen RSUD Jayapura bisa lakukan. Minimal anggarannya setengah dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Katanya, untuk itulah Komisi V DPR Papua mengundang Direktur RSUD Jayapura dan jajarannya untuk rapat bersama.
Komisi V DPR Papua ingin mendengar langsung tanggapan pihak manajemen RSUD Jayapura.
“Kami akan tanyakan ini dalam rapat banggar dengan TAPD kenapa ini bisa terjadi. Kami akan laporkan kepada pimpinan dewan, dan membicarakannya dalam rapat badan anggaran dengan TAPD. Sebab, kemungkinan awal 2022, berbagai obat dan penunjang lainnya di RSUD Jayapura akan habis. Cleaning service juga kemungkinan akan ditiadakan karena tak ada anggaran lagi,” ucapnya.
Direktur RSUD Jayapura, dr. Anton Mote membenarkan anggaran KPS di rumah sakit yang dipimpinnya akan berkurang drastis pada 2022 mendatang.
Katanya, berbagai hal yang kemungkinan akan dialami pihaknya ke depan dalam manajemen rumah sakit, telah disampaikan kepada Komisi V DPR Papua.
“Kami sampaikan kebutuhan kami. Secara administrasi dan pembiayaan, agar DPR Papua bisa membantu sampaikan ini kepada pemerintah pusat, terutama dana KPS,” kata Anton Mote.
Menurutnya, berkurangnya anggaran KPS di RSUD Jayapura pada masa mendatang tentu akan berdampak pada pelayanan.
“Selama inikan, KPS dibiayai dana Otsus. DPR Papua akan meneruskan apa yang kami bahas tadi saat rapat koordinasi nantinya,” ucapnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
