Papua No.1 News Portal | Jubi
Manokwari, Jubi – Aliansi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) kabupaten Manokwari, Papua Barat menyatakan sikap penolakan terhadap rencana pelaksanaan musyawarah daerah Ikatan Keluarga Flobamora (Musda IKF) Papua Barat di kota Sorong.
Ketua aliansi masyarakat NTT Manokwari, Kambaru H.Tamu, menyatakan Musda IKF Papua Barat untuk pemilihan ketua dan pengurus periode 2021/2025, sejatinya dilaksanakan di ibu kota Provinsi (Manokwari), sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) internal organisasi tersebut.
“Sorong bukan ibu kota Provinsi Papua Barat. Ini salah satu alasan kami tolak rencana Musda IKF di sana. Selain itu, kata Dia, sampai saat ini belum ada figur (calon) ketua dan wakil yang diusulkan dari setiap tungku/suku yang tersebar di 12 kabupaten dan satu kota se Papua Barat,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar Kamis petang kemarin.
Dia juga mengatakan bahwa dengan pertimbangan situasi pandemi Covid-19, maka musda IKF Papua Barat yang dilaksanakan di Manokwari, pun akan dilaksanakan secara daring sehingga tidak mengumpulkan perserta dalam jumlah banyak.
“Di situasi pandemi Covid-19, musda IKF Papua Barat wajib dilaksanakan secara virtual dan diikuti secara langsung oleh badan pengurus IKF di setiap kabupaten/kota bersama rakyat NTT,” ujar Kambaru.
Aliansi ini juga berikan ultimatum kepada panitia Musda dan pengurus IKF Papua Barat yang telah demisioner, bahwa jika pelaksanaan Musda tersebut tetap dilaksanakan di kota Sorong, maka hasilnya pun tidak akan diterima atau diakui.
“Kami ingatkan, bahwa kalau sampai Musda dilaksanakan di kota Sorong, maka kami IKF Manokwari Raya (Wondama, Mansel, Pegaf, Bintuni dan Manokwari) tidak akan menerima hasil dan menolak ketua terpilih,” katanya.
Senada, Matheos Missa, kepala suku/tungku Timur Tengah Selatan di Manokwari, berharap Musda IKF Papua Barat dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar merangkul serta punya komitmen membangun, bukan memanfaatkan.
Dia tak menampik, bahwa sejauh kepengurusan IKF Papua Barat periode sebelumnya, tak ada bukti bangunan pondok (fasilitas gedung) yang dapat dijadikan sekretariat bagi pengurus maupun sebagai tempat rakyat NTT Papua Barat berkumpul.
“Semoga ketua IKF baru nanti lebih bertanggung jawab terhadap paguyubannya. Kami selama ini tidak punya tempat untuk sampaikan aspirasi,” tukasnya.
Dia juga mendesak pengurus IKF periode lama untuk sampaikan laporan pertanggung jawaban (Lpj) keuangan secara transparan kepada seluruh warga NTT di Papua Barat.
“Ini penting, sehingga pengurus baru yang terpilih nantinya bisa melanjutkan pengelolaan anggaran untuk menunjang agenda organisasi yang belum sempat dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya,” tambahnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
