Mereka ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas upaya yang dilakukan sehingga desa di Sungai Sumantipal masuk wilayah NKRI.
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Nunukan, Jubi – Sebanyak 13 kepala desa di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan, berniat menemui Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Provinsi Kalimantan Utara yang diagendakan pada 17 hingga 19 Desember 2019. Mereka ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas upaya yang dilakukan sehingga desa di Sungai Sumantipal masuk wilayah NKRI.
“Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden karena atas usaha keras pemerintah dan negara wilayah desa di Sungai Sumantipal masuk wilayah NKRI,” kata Plt Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, Senin (16/12/2019).
Baca juga : Kejari Sleman menahan Kades korupsi dana desa
Kades asal NTT ini akan dampingi Presiden ke India
Pemkab Biak larang istri kades jabat bendahara dana desa
Menurut Lumbis, wilayah di Sungai Sumantipal sebelumnya berada di Kecamatan Lumbis Ogong. Sebelum dimekarkan, daerah itu masuk sengketa atau Outstanding Boundry Problem antara RI-Malaysia. Sedangkan masyarakat perbatasan di wilayah Kabudaya sudah lama merindukan kunjungan Presiden ke wilayahnya untuk berdialog.
“Keinginan itu sebagai rasa simpati dan terima kasih kepada pemerintah. Meskipun Presiden Jokowi tidak mengagendakan berkunjung ke Kecamatan Lumbis Pansiangan,” katanya.
Kepala Desa Sumantipal, Busiau, mengatakan kerja keras pemerintah pusat akhirnya wilayah itu telah resmi menjadi bagian dari NKRI lewat MoU antara RI-Malaysia di Kuala Lumpur pada 20 November 2019.
Menurut Busiau wilayah di Sungai Sumantipal terdiri beberapa desa ini menjadi rebutan antara Indonesia dengan Malaysia sejak 1983. Saat itu, wilayah yang berada di perbatasan Kabudaya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, ini mulai diklaim Malaysia.
“Selama ini kami masyarakat di wilayah Sungai Sumantipal terus merapatkan barisan memperkuat nasionalisme agar masyarakat tidak terpengaruh dengan inflitrasi asing walaupun kami digempur dengan berbagai cara oleh pihak asing,” ujar Busiau menjelaskan. (*)
Editor : Edi Faisol
