Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sebanyak sembilan pemerintah daerah di Provinsi Papua meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Menteri Keuangan RI, karena dinilai mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik. Penghargaan itu diserahkan di Kota Jayapura pada Senin (18/10/2021).
Kesembilan pemerintah daerah (pemda) itu adalah Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Nabire. Penghargaan itu didasarkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.
Piagam dan Plakat penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Burhani kepada Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara, Kota Jayapura, Senin. Sejumlah 17 kepala daerah kabupaten/kota di Papua turut menghadiri penyerahan penghargaan itu.
Dalam sambutannya, Burhani berharap pemberian penghargaan itu dapat memotivasi seluruh pemda di Papua untuk mengelola keuangan daerah dengan lebih baik lagi. “Masih ada 12 Pemda yang belum pernah meraih opini WTP. Kami harap ini bisa jadi motivasi bagi mereka,” kata Burhani, Senin.
Baca juga: Gubernur Papua lantik Ridwan Rumasukun sebagai Sekretaris Daerah
Dirinya kembali mengingatkan pemda di Papua untuk membarengi pencapaian WTP itu dengan kualitas pengelolaan anggaran yang baik. Jika tidak, bukan tak mungkin pada tahun mendatang pemda di Papua meraih opini audit yang lebih rendah, seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Jadi jangan hanya sekedar mencari piagam atau plakat penghargaan. [Pengelolaan anggaran] harus dibarengi dengan kualitas, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan penghargaan yang diterima pemerintah daerah di Papua itu buah dari kerja keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. “Penghargaan itu tentunya menjadi pemacu serta pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus mengedepankan kepentingan publik melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta inovasi berkelanjutan,” kata Enembe.
Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Isak Yando usai menerima penghargaan itu menyatakan Pemerintah Kabupaten Yalimo telah memperoleh opini WTP dari BPK sebanyak tiga kali berturut-turut. Ia optimistis Pemerintah Kabupaten Yalimo akan mengikuti jejak pemda lain yang telah lima kali berturut-turut mendapat opini WTP.
“Opini WTP ini kita peroleh dengan perjuangan yang berdarah-darah. Walaupun situasi di Yalimo tidak begitu mendukung, namun pemerintah tetap menegakan aturan dan administrasi, kami pertahankan opini WTP. Pemerintah komitmen jangan sampai turun ke WDP lagi,” tutupnya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
