Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kesimpangsiuran data, termasuk data kependudukan, menjadi masalah serius dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah di Indonesia. Kesimpangsiuran data itu juga membuat para pemangku kepentingan sulit mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah.
Hal itu dinyatakan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan dalam pelatihan Politik Anggaran dan Peran DPRD yang berlangsung di Kota Jayapura, Rabu (27/10/2021). Misbah menyatakan kesimpangsiuran berbagai data yang digunakan untuk menyusun anggaran itu bukan hanya terjadi di Papua, melainkan terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.
“Data menjadi problem krusial, bagaimana mengukurnya. Setiap kali kebijakan pemerintah [diimplementasikan] di tengah masyarakat, biasanya terjadi [masalah karena] perbedaan data,” kata Misbah.
Baca juga: FITRA membuat pelatihan perencanaan anggaran di Papua
Misbah menjelaskan pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah sering bermasalah, antara lain karena kesimpangsiuran data kependudukan yang dijadikan basis data penyusunan anggaran. “Terlebih [data] penerima manfaat [berbagai bantuan sosial dari pemerintah], karena [yang dianggarkan ternyata] tidak sesuai dengan [kondisi] yang ada,” kata Misbah.
Dalam situasi itu, Misbah menilai peran serta masyarakat dalam perencanaan anggaran menjadi sangat penting. Peran serta masyarakat itu dapat menjadi alat kontrol atas berbagai kesimpangsiuran data yang dijadikan basis data penyusunan anggaran. Dengan demikian, masyarakat secara tidak langsung bisa mengontrol dokumen penganggaran.
“Apabila masyarakat memahami alur pengguna anggaran menyusun anggaran, masyarakat dapat membantu apabila ada temuan [data yang salah] dalam dokumen penganggaran. [Jika itu terjadi], maka kita tindak lanjuti,” katanya.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga harus ketat dalam mengawal dokumen anggaran, agar proses penganggaran tidak diwarnai kesepakatan kepentingan tertentu. “Tujuan penganggaran dikelola untuk kemakmuran rakyat, untuk kualitas publik. Selain itu juga anggaran itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Baca juga: Dewan Adat kurang dilibatkan dalam perencanaan anggaran di Papua
Kepala Satuan Tugas Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ismail Indarsyah mengatakan pelatihan perencanaan anggaran itu penting bagi pemberantasan korupsi di Tanah Papua. “Kegiatan itu sangat membantu KPK untuk memberantas korupsi,” katanya.
Ia mengapresiasi organisasi mitra seperti FITRA yang terus melakukan literasi dan edukasi tentang penganggaran. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah daerah di Papua harus mendukung upaya pencegahan korupsi. “Karena keberhasilan pemberantasan korupsi di Tanah Papua tidak bisa dilaksanakan oleh KPK [saja],” katanya.
Ketua Panitia pelatihan itu, Irene Waromi berharap agar peserta pelatihan dapat memahami politik anggaran di Papua dan Papua Barat. Kegiatan itu digelar untuk mendorong pemerintahan yang bersih, dan berkeadilan bagi masyarakat. “Bagi peserta yang berpartisipasi untuk kegiatan ini dapat memahami politik penganggaran dan berpartisipasi dalam mengontrol anggaran,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
