Papua No.1 News Portal | Jubi,
Jakarta, Jubi – Polisi dinilai memperlakukan orang yang mengikuti demonstrasi sebagai penjahat. Hal itu menuai kritik Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang menilai penanganan demonstrasi belakangan ini justru mengancam kehidupan berdemokrasi.
“Penanganan demonstrasi saat ini, pertama, niatnya untuk menggagalkan atau setidaknya membubarkan demonstrasi,” kata Asfinawati, Rabu (14/10/2020).
Dia khawatir jika penanganan demo seperti ini terus berlanjut, Indonesia mengarah pada negara otoriter.
“Kedua, memperlakukan orang yang berdemonstrasi sebagai penjahat seolah-olah itu kesalahan atau tindakan terlarang, dibuktikan dengan penangkapan-penangkapan sebelum dan sesudah aksi,” kata Asfinawati, menambahkan.
Baca juga : LBH Medan sebut ratusan demonstran ditahan Polisi tak dapat akses
AJI sebut 28 jurnalis mengalami kekerasan polisi saat liput demonstrasi Omnibus Law
Larangan demonstrasi protes Omnibus Law tak tepat, Pakar : Itu hak konstitusi
Tercatat sejak RUU Cipta Kerja disahkan DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020), gelombang aksi penolakan Omnibus Law terus menguat. Sehari setelah pengesahan itu, polisi menangkap belasan pelajar yang hendak aksi di DPR RI, Jakarta. Penangkapan jelang aksi terus berlanjut hingga sepekan berikutnya.
Pada Sabtu (10/10/2020) lalu, Mabes Polri menyampaikan sedikitnya 5.918 orang ditangkap saat aksi Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar Kamis (8/10/2020). Polisi menangkap mereka karena diduga membuat kericuhan. Sebanyak 167 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara pada demo 13 Oktober lalu, polisi menangkap 1.377 orang. Sebagian besar sudah dipulangkan dan ada pula yang diproses hukum karena terindikasi melanggar pidana.
Kepolisian juga akan mencatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) para pelajar yang mengikuti demo menolak UU Cipta Kerja, kemudian ditangkap oleh aparat. Mereka terancam sulit mendapatkan SKCK yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan.
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga menyoroti penangkapan sewenang-wenang, baik sebelum ataupun setelah aksi. Koalisi menilai anggota Polri sering kali melakukan perburuan dan menangkap secara sewenang-wenang para massa aksi dengan dalih pengamanan.
Koalisi menjelaskan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dikenal istilah pengamanan, yang ada ialah penangkapan.
“Alasan pengamanan ini, merupakan tipu daya polisi untuk tidak menjalankan kewajibannya memenuhi syarat administratif dalam melakukan penangkapan. Perbuatan polisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan seseorang,” tulis Koalisi dalam siaran pers.
Polisi sebelumnya menyebut mereka yang diamankan adalah pedemo yang terindikasi berbuat rusuh. Ada pula yang membawa benda terlarang seperti senjata tajam.
Mereka yang tidak terindikasi melanggar hukum dipulangkan. Sementara jika polisi punya bukti permulaan cukup, pedemo akan diproses hukum.
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) juga menuntut pemerintah dan DPR menghentikan narasi yang menutup ruang dialog dengan mempersoalkan kewajiban membaca naskah undang-undang sebelum berdemonstrasi.
Pernyataan itu merespons gejolak atas pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat penolakan sejumlah elemen masyarakat.
Asosiasi meminta pemerintah dan DPR membuka ruang dialog dengan para demonstran guna menemukan jalan keluar terbaik.
“Buka ruang dialog dengan para pemrotes dan segera diskusikan jalan keluar yang baik secara hukum dan politik mengenai situasi ini, termasuk kemungkinan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan RUU Cipta Kerja ini,” ujar salah seorang perwakilan APHTN-HAN, Bivitri Susanti.
Susanti mengaku menemukan catatan buruk pelanggaran proses legislasi dan pembungkaman hak berpendapat melalui kekerasan dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja.
Terkait proses legislasi, ia mengatakan publik dipertontonkan pelanggaran yang sangat terang benderang. Dalam hal ini Bivitri mempersoalkan agenda Rapat Paripurna Tingkat II yang semula diagendakan pada 8 Oktober 2020, namun dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober 2020. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
