Papua No. 1 News Portal | Jubi
Medan, Jubi – Wali Kota Bobby Nasution dituntut minta maaf terkait pengusiran wartawan dari kantornya yang dilakukan pada rabu (14/4/2021) lalu. Tuntutan permintaan maaf disampaikan saat jurnalis Kota Medan dari berbagai media kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan untuk ketiga kalinya.
“Berbahaya bagi demokrasi karena masyarakat perlu mengetahui apa yang dilakukan Wali Kota. Upaya menghalang – halangi kerja jurnalistik sama saja memberangus demokrasi.” kata salah satu fotografer dari harian lokal Medan bernama Hendro, Senin (19/4/2021) kemarin.
Baca juga : Jurnalis dilarang liput vaksinasi DPR dan keluarga
AJI sebut 28 jurnalis mengalami kekerasan polisi saat liput demonstrasi Omnibus Law
Komite Keselamatan Jurnalis kecam penangkapan tiga jurnalis pers mahasiswa di Makassar
Aksi protes yang dilakukan para jurnalis Kota Medan kali ini dilakukan dengan cara menutup mulut sebagai simbol Wali Kota Medan Bobby Nasution yang diam seribu bahasa atas peristiwa pengusiran dua jurnalis.
“Aksi ini akan terus dilakukan karena Medan berpotensi darurat kebebasan pers,” kata Hendro menambahkan.
Menurut Hendro, Jurnalis di Medan kompak menuntut agar Wali Kota Medan meminta maaf atas peristiwa pengusiran kedua jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di Kantor Wali Kota Medan.
Selain memprotes pengusiran dua wartawan, aksi ini juga bentuk penolakan atas tindakan pengamanan Wali Kota Bobby Nasution yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Pasukan Pengamanan Presiden yang menolak upaya doorstop yang dilakukan wartawati Harian Tribun Medan dan jurnalis Suara Pakar.Com dalam upaya konfirmasi pembayaran gaji pegawai dan tenaga honor beberapa sekolah dan Dinas Pengelolaan Aset Daerah.
Tercatat Wali Kota Bobby Nasution kerap mendapat pengawalan ketat Paspampres karena berstatus keluarga atau menantu Presiden Joko Widodo.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan Liston Damanik mendukung aksi unjuk rasa jurnalis dalam memperjuangan hak jurnalis dalam melakukan peliputan. “AJI sejak awal menaruh perhatian pada kerja peliputan berita di Kantor Wali Kota Medan. Aksi unjuk rasa ini adalah puncak kefrustasian jurnalis yang selalu dihadang setiap kali ingin menanyakan sesuatu hal dalam konteks pemberitaan,” ujar Damanik. (*)
Editor : Edi Faisol
