Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur (Wagub) Papua, Klemen Tinal, minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersikap tegas dan benar-benar teliti dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Menurut ia, honorer yang boleh diangkat adalah yang sudah mengabdi bertahun-tahun di Pemerintahan Provinsi Papua, bukan yang baru terhitung bulan, minggu, hari, keluarga atau lainnya.
“Mau asli Papua kah tidak kah yang sudah honorer lama tetap masukkan. Karena mereka sudah mengabdi,” kata Klemen Tinal di Jayapura, Senin (16/11/2020).
Selain itu, Wagub Tinal juga minta agar sisa kuota, seluruhnya diberikan kepada anak asli Papua, agar 5 atau 6 tahun ke depan komposisi pegawai di provinsi 80 orang asli Papua dan 20 non-Papua.
“Silakan cari anak-anak Papua yang baru tamat kuliah untuk jadikan pegawai. Kalau dalam perjalanan dia mau banting stir (beralih) tidak apa-apa, yang penting ini jadi batu loncatan bagi dia supaya negara bayar dia,” ujarnya.
Baca juga: Wagub Papua minta kinerja ASN dievaluasi tiap 6 bulan
Terpisah, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, mengatakan kuota 20 ribu itu bukanlah untuk honorer, melainkan formasi umum.
“Sedangkan honorer yang jumlahnya 500 lebih, itu yang diinginkan Menpan agar provinsi, kabupaten, dan kota segera lengkapi kemudian diserahkan kembali sebelum November 2020 berakhir,” kata Pagawak.
Untuk kuota 20 ribu, ujar ia, pihaknya sudah mengajukan sesuai dengan kebutuhan dan analisa jabatan yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Menurut informasi pada Maret 2021 ada penerimaan CPNS tingkat Papua, dan kami di Mamteng akan prioritaskan untuk anak asli Papua,” kata Ricky Ham Pagawak.
“Yang sudah diusulkan sebanyak 800 orang, nanti akan ditetapkan oleh Menpan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
