Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta Tim Gugus Tugas Covid-19 di wilayah dengan aktivitas pertambangan ilegal seperti Boven Digoel, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo untuk menapis pekerja tambang ilegal dengan tes cepat atau rapid test Covid-19. Hal itu dinyatakan Tinal di Kota Jayapura, Kamis (18/6/2020).
“Hal ini perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 di Papua. [Penapisan di kalangan pekerja tambang ilegal harus dilakukan] mengingat aktivitas pertambangan melibatkan banyak orang,” kata Tinal.
Tinal menyatakan ia bersama TNI/Polri akan bertemu pemerintah daerah di wilayah dengan aktivitas pertambangan ilegal, guna membicarakan kebutuhan menyelenggarakan tes cepat terhadap pekerja tambang ilegal. “Itu demi kebaikan para penambang secara khusus, dan masyarakat Papua secara umum. Kemungkinan pekan depan kami akan rapat bersama pihak terkait di Merauke, sebab kami ingin [rapat itu] dilakukan secepatnya,” ujarnya.
Baca juga: 12 anak di Kota Jayapura dinyatakan sembuh dari Covid-19
Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua, dr Silwanus Soemoele SpOG (K) menyatakan siap mendukung rencana Pemerintah Provinsi Papua itu. Soemoele menyatakan pihaknya akan menyalurkan alat rapid, Alat Pelindung Diri, obat, serta alat swab dan pemeriksaan kesehatan.
Soemoele menyatakan jika ada pekerja tambang yang positif terinfeksi virus korona, sejumlah rumah sakit rujukan di Merauke, Boven Digoel dan Mappi siap menampung mereka. “Untuk hal-hal teknis di lapangan, kami serahkan kepada teman-teman di kabupaten. Mereka lebih tahu kondisi di lapangan. Dalam kondisi darurat, bisa kami buat isolasi mandiri di bivak atau tenda penambang emas ilegal itu sendiri,” katanya.
Soemoele menyatakan jika mengacu pemberlakuan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) maupun relaksasi PSDD yang diputuskan Wakil Gubernur Papua, seharusnya seluruh aktivitas pertambangan ilegal sudah tidak beroperasi. “Tapi intinya kami siap mendukung, tinggal nanti tunggu pertemuan dengan pemerintah kabupaten setempat yang nanti dipimpin Wagub,” ujarnya.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
