Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
Nabire, Jubi – Wakil Bupati Nabire Amirullah Hasyim mengatakan pelaksanaan konsultasi publik oleh Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi (DPLH) Papua merupakan konsekuensi regulasi yang harus dilaksanakan.
“Itu merupakan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak dasar, serta budaya orang asli Papua sebagai awal dimulainya proses Amdal oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 18 Jayapura untuk rencana pembangunan jalan dan jembatan Provinsi Papua,” kata Amirullah Hasyim mewakili bupati Nabire, Kamis (18/5/2017).
Kata Amirullah, perencanaan pembangunan tersebut meliputi ruas jalan Yaur – batas provinsi Papua dan ruas jalan Danwe – Legari,
“Saya berharap melalui kegiatan ini masyarakat mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang berdapak penting terhadap lingkungan,” katanya.
Masyarakat bisa menyampaikan saran, pendapat dan tangapan atas rencana usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
“Masyarakat juga dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidak layakan atas rencana usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, lalu mereka juga dapat menyampaikan saran,pendapat atau tangapan atau proses lingkungan,” tuturnya
Ditempat yang sama, kepala UPTD Laboratorium DPLH Provinsi Papua, Frangklin Situmeang mengatakan pada konsultasi itu pihaknya ingin berkomunikasi dua arah dengan masyarakat. Hasilnya akan dikonsultasikan dan yang telah direkomendasikan dan akan dimasukan ke dalam dokumen lingkungan.
“Misalkan Nabire masuk ke dalam daerah rawan gempa. Potensi gempa itu dimasukkan ke dalam kajian amdal nanti. Serta dari masyarakat misalkan terkait kearifan lokal yang melibatkan tokoh masyarakat, suku,” katanya.
Semua nanti dimasukan ke dalam penyusunan dokumen, kata Frangklin jangan sampai pembangunan ini nantinya merusak. “Jangan sampai pembangunan nantinya akan merusak habitat karena ada aksesnya, gampang ada pemburuan liar terhadap satwa yang dilindungi, jadi harus ada proteksi untuk menjaga kelestarian,” katanya.
Ia menjelaskan pembangunan itu adalah program nasional, dengan tujuan membuka akses agar masyarakat lebih terjangkau, mudah kemana-mana dan ke daerah-daerah lain
“Manfaat dari pembangunan tersebut akan dinikmati oleh semua masyarakat. Jadi, dampak positifnya lebih besar dari dampak negatifnya. Pemerintah berharap akan meningkatnya perekomoiman masyarakat dari terbukanya akses jalan ini,” katanya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Nabire, asisten II, staf alhi dan kepala distrin Yaur dan Makimi dan undangan lainnya termasuk masyarakat.(*)
