Papua No. 1 News Portal | Jubi
Port Vila, Jubi – Perdana Menteri (PM) Vanuatu mengatakan dia akan mempertimbangkan permintaan Israel, untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negaranya.
PM Charlot Salwai ditanyai oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan bilateral antarnegara pekan lalu.
Status dari kota Yerusalem adalah salah satu isu dalam konflik antar-Israel-Palestina yang sudah lama berlangsung.
Tahun lalu, Amerika Serikat mengalihkan pengakuannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebuah keputusan yang secara luas dikritik sebagai kemunduran. Sebagian besar negara barat – termasuk Selandia Baru – menolak untuk mengikuti langkah yang sama.
PM Salwai mengatakan ia akan menindaklanjuti permintaan Netanyahu, dengan berdiskusi dengan Dewan Menteri-nya.
Disadur dari koran Daily Post, PM Charlot Salwai memimpin delegasi tingkat tinggi Vanuatu ke Israel, dari 14 hingga 19 Oktober 2018 lalu.
Kunjungan resmi ke Israel itu dilakukan atas undangan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kepada PM Salwai untuk bertemu di Israel, sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama pembangunan dan hubungan bilateral antar-kedua negara.
Meskipun mengakui Organisasi Pembebasan Palestina, sejauh ini Vanuatu telah memilih abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi Majelis Umum PBB, agar mempromosikan status Palestina sebagai negara non-member observer ke PBB.
Dalam pertemuannya dengan PM Netanyahu, Salwai menegaskan kembali komitmen Vanuatu untuk bekerja sama dengan Israel, dalam menemukan solusi damai atas konflik antar-Israel-Palestina dan berjanji akan meninjau kembali pendirian Vanuatu, mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sebaliknya, Pemerintah Israel juga meyakinkan Pemerintah Vanuatu mengenai dua puluh (20) beasiswa yang disediakan negaranya, bagi siswa ni-Vanuatu setiap tahun di bidang pertanian. Beasiswa itu memberikan secara penuh, kecuali untuk tiket pesawat.
Kedua pemimpin tersebut menerangkan bahwa, nota kesepahaman yang ada saat ini mengenai kerja sama pembangunan antara kedua negara berakhir pada 2017, dan sepakat bahwa pejabat dari kedua negara, akan memperbaharuinya dan akan mempertimbangkan hasil dari diskusi bilateral minggu lalu. (RNZI)
