Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi – Pasca penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Unit Layanan Pengadaan serta ruang administrasi, Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan provinsi Papua untuk bekerja dengan baik.
"Dengan adanya peristiwa yang terjadi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, saya imbau setiap pimpinan SKPD untuk tidak main-main dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Apalagi pekan ini tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua akan melakukan audit awal pelaksanaan program kerja tahun 2016. Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen meminta seluruh pimpinan SKPD bersama staf harus segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
"Tim segera masuk melakukan audit. Saya minta SKPD segera menyiapkan dokumen apa yang perlu disiapkan sekaligus tidak meninggalkan tempat tugas," katanya.
Henri memnita penyampaian yang akurat mengenai pelaksanaan program 2016 sangat diperlukan dalam pemeriksaan. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Sementara itu, Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan Keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan di 2015 lalu, harus dipertahankan.
"Saya harap kita bisa mempertahankan opini ini dengan pemberian informasi yang baik dari SKPD," kata Auri.
Seluruh SKPD agar mampu mempertahankan opini terbaik yang telah diraih itu.
"Tentu dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," tutupnya. (*)
