ULMWP kembali maju untuk keanggotaan penuh MSG

Utusan Khusus Vanuatu untuk West Papua, Lora Lini, menyerahkan aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) kepada Wakil Direktur Jenderal MSG Peter Eafeare – Jubi/IST
Utusan Khusus Vanuatu untuk West Papua, Lora Lini, menyerahkan aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) kepada Wakil Direktur Jenderal MSG Peter Eafeare – Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Perjuangan ULMWP untuk keanggotaan penuh (full membership) di dalam Melanesian Spearheaded Groups (MSG) tak bisa dibendung. Buktinya organisasi persatuan untuk kemerdekaan West Papua ini secara resmi telah kembali ajukan permohonannya.

Read More

Dilansir Dailypost Vanuatu, Kamis (20/6/2019), pengajuan itu ditandai oleh penyerahan aplikasi secara formal kepada Sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu, Rabu 19 Juni. Wakil Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Mr Peter Eaefere, menerima aplikasi yang diserahkan oleh Utusan Khusus Vanuatu ke wilayah Negara-negara Kepulauan Pasifik untuk Dekolonisasi West Papua, Ms Lora Lini.

Penyerahan aplikasi itu juga disaksikan oleh anggota eksekutif ULMWP, Ms Paula Makabory, dan Penasihat Politik Utama Menteri Urusan Luar Negeri, Kerjasama Internasional dan Perdagangan Asing, Ms Anthea Toka Arukole.

Terpisah, Menteri Urusan Luar Negeri, Kerjasama Internasoonal dan Perdagangan Asing, Ralph Regenvanu, mengatakan aplikasi keanggotaan terbaru ULMWP di MSG ini mengikuti prosedur dan kriteria keanggotaan yang baru, hasil dari KTT MSG terakhir tahun lalu di Port Moresby, PNG. Ia menyerukan keanggotaan penuh bagi organisasi yang mewakili pergerakan rakyat Melanesia West Papua di MSG.

Regenvanu juga mengajak para pemimpin MSG lebih mempertimbangkan lagi aplikasi tersebut dan menaikkan status ULMWP saat ini (sebagai observer) menjadi anggota penuh dalam keluarga MSG.

Regenvanu mengonfirmasi bahwa Vanuatu akan memastikan penyerahan aplikasi baru ini akan didorong agar menjadi perhatian para pejabat, menteri-menteri luar negeri, dan para pemimpin pada Pertemuan Para Pemimpin yang dijadwalkan di Port Vila, Vanuatu.

Penyerahan aplikasi keanggotaan penuh oleh ULMWP ini tak lama setelah pemilihan Perdana Menteri baru anggota-anggota MSG seperti Solomon Islands dan Papua Nugini.

Negara dan organisasi yang telah menjadi anggota penuh adalah Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanaks Kaledonia Baru.

Lora Lini pada kesempatan itu mengatakan aplikasi keanggotaan yang diajukan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh sub-komite MSG urusan isu regional dan kelembagaan. “Aplikasi ULMWP kali ini sudah memenuhi kriteria itu,” kata Lini, seperti dikutip RNZI (20/6).

Dengan demikian, disebutkan juga, keputusan MSG mendatang soal keanggotaan ULMWP ini akan bersifat politis.

“Memang bisa jadi,” Lini mengakui, “tetapi dengan pemenuhan kriterianya maka para pemimpin jadi punya pedoman.”

Perjuangan sengit

Sejak berdirinya ULMWP tahun 2015 di Vanuatu, menjadi anggota penuh MSG adalah target politiknya, seperti halnya pergerakan Kanaki.

Bahkan sejak saat aplikasi keanggotaan penuh ULMWP masuk ke meja Sekretariat MSG, para pemimpin Melanesia telah terbagi sikapnya apakah setuju peningkatan status ULMWP atau tidak.

Peran Pemerintah Indonesia tidak kecil dalam upaya memblokade perjuangan ULMWP ini. Salah satunya melalui lobi kepada Fiji dan PNG yang hingga tahun lalu masih menjadi pendukung kuat Indonesia dalam menghadang aplikasi ULMWP ini.

Indonesia, dengan status associate member di MSG, dengan getol menghadang ULMWP. Menurut Jakarta, rakyat West Papua sudah diwakili oleh posisi Indonesia di MSG.

Peran Vanuatu

Berkali-kali Vanuatu telah berperan penting dalam kebangkitan ULMWP, demikian analisa Johnny Blades di RNZI (20/6), dan telah membantu urusan-urusan terkait keanggotaan penuh ini.

Seperti diketahui, pada tahun 2016 dan 2017 lalu, sejumlah pemerintah Kepulauan Pasifik mengikuti “kepemimpinan” Vanuatu dan berbicara tegas di panggung PBB terkait sikap mereka terhadap masalah West Papua khususnya pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri.

Namun karena getolnya jangkauan diplomatik Indonesia di Pasifik sejak saat itu, pengaruh Vanuatu ini makin digoyang dan tergerus terkait West Papua di Pasifik.

Namun, situasi politik memang tak gampang diprediksi. Perubahan-perubahan kepemimpinan beberapa bulan belakangan ini di Kepulauan Solomon dan PNG boleh jadi menggeser dinamika di dalam MSG juga.

“Vanuatu tentunya akan sasar dukungan mereka pada KTT Pemimpin MSG di Port Vila mendatang untuk keanggotaan penuh ULMWP,” kata Lini.

Walaupun dua perdana menteri baru ini tak menjamin jalan mulus bagi keanggotaan penuh ULMWP juga. Misalnya Manasseh Sogavare, yang terpilih lagi jadi PM Solomon Islands, telah menjaga jarak dari isu West Papua setelah sebelumnya tampil paling depan dan memanen kontroversi di dalam negerinya.

PM baru PNG, James Marape, juga masih kecil kemungkinan berani mengubah posisi menyejarah negaranya yang mendukung Indonesia ketimbang West Papua. Marape pernah mengatakan ia akan memfokuskan diri pada pertumbuhan hubungan dagang dengan Indonesia “in a big way”.

Terlepas dari itu Vanuatu tetap maju menjadi dorongan segar bagi isu West Papua di MSG kembali yang mana kepemimpinan rotasinya akan ditentukan tahun ini.

Upaya Vanuatu ini adalah bagian dari kampanye lebih luas untuk membawa isu Papua ke komunitas global, dengan target resolusi pbb termasuk memasukkan kembali Papua ke daftar dekolonisasi.

Situasi di Fiji

Sementara minggu ini di parlemen Fiji, anggota oposisi Anare Jale, menuding pemerintah Frank Bainimarama tutup mulut atas kejahatan terhadap rakyat West Papua.

“Pelanggaran HAM serius sedang terjadi di West Papua dan kita malah membuang muka,” ujarnya.

“Sampai kapan Fiji bisa tutup mata dan telinga atas teriakan pembebasan dari sesama rakyat Melanesia di sana? Ini menunjukkan jelas Fiji sudah kalah pada diplomasi duit Indonesia – memalukan,” tudingnya.

Jale juga mengatakan MSG telah kehilangan arah dan tujuan serta mengecewakan rakyat Melanesia di Pasifik.

“Forum Melanesia kan tujuannya menjaga kepentingan rakyat Melanesia dan aspirasi mereka khususnya di wilayah West Papua yang telah lama diabaikan,” kata Mr Jale.

Namun Menteri Luar Negeri Fiji, Inia Seruiratu, membantah klaim Jale soal MSG.

Kata dia, MSG dalam hal manfaat strategisnya sudah menunjukkan Melanesia mendominasi di kawasan ini dalam kekuatan ekonomi.

“Sekarang kita memiliki kesepaktan dagang. Kita hanya perlu menguatkan MSG dan kepemimpinannya untuk membuatnya jalan baik,” ujarnya. (*)

Redaktur: Dewi Wulandari

Related posts

Leave a Reply