Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Pemerintah Vanuatu menunjuk Laura Lini sebagai Utusan Khusus untuk West Papua. Lini adalah anak perempuan tokoh besar Vanuatu, yang juga Bapak Bangsa Pasifik, Walter Lini.
Dilansir RNZI, Kamis (9/8/2018), United Liberation Movement of West Papua menyambut baik penunjukan itu. Jacob Rumbiak berkata ULMWP merasa bangga dan terhormat serta berterima kasih pada Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu, atas penunjukan itu.
"Kedaulatan Melanesia mengalir deras dalam pembuluh darah semua rakyat ni-Vanuatu, dan terlebih lagi dalam keluarga Laura," kata Rumbiak.
"Di era 1970-an baik West Papua maupun Vanuatu sedang berjuang untuk kemerdekaannya. Vanuatu merdeka lebih dulu, dan ayah Laura lah menjabat Perdana Menteri pertama, yang berjanji tidak akan meninggalkan bangsa West Papua atau Kanak Kaledonia Baru," ujarnya.
Rumbiak mengatakan sekarang tinggal satu arus sungai lagi yang harus diseberangi sebelum West Papua bergabung kembali ke dalam komunitas bangsa-bangsa, yang harus didaftarkan kembali Agenda Dekolonisasi PBB.
Vanuatu desak PIF
Konsisten dengan sikapnya terhadap West Papua, Pemerintah Vanuatu baru saja meminta negara-negara anggota Pacific Islands Forum (PIF) mendukung resolusi Vanuatu kepada Majelis Umum PBB tahun depan agar PBB memberi hak penentuan nasib sendiri kepada West Papua.
Dilansir Samoa Observer, Sabtu (11/8/2018), isu tersebut diajukan Vanuatu sebagai bagian agenda dalam Sesi Pre-Forum FOC (Forum Officials Committee) di Apia, Samoa dari 7-8 Agustus 2018.
Upaya ini menyusul sikap Dirjen Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG), Amena Yauvoli, yang belum lama ini menyatakan bahwa isu politik West Papua tidak lagi dapat dibicarakan dalam komunitas sub regional berbasis di Port Vila itu.
Menurut komite PIF, Vanuatu sudah minta dukungan dari negara-negara anggota untuk mengajukan resolusi penentuan nasib sendiri West Papua di Majelis Umum PBB tahun 2019.
Dimasukkan dalam daftar agenda bertajuk "persoalan lain" pada poin 9(b), Komite menyatakan bahwa pihaknya: "Mempertimbangkan permintaan Vanuatu agar negara-negara anggota PIF mendukung rancangan resolusi ke Majelis Umum PBB (menyangkut 'Realisasi atas hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dalam wilayah bekas koloni Netherlands New Guinea (West New Guinea)’). Mengingat posisi para Pemimpin saat ini terkait Papua (West Papua), Komite mencatat usulan Vanuatu membawa resolusi tersebut ke UNGA 2019."
Hasil dari konferensi Pre-FOC dua hari tersebut dibawa ke Forum Menteri-Menteri Luar Negeri di Apia Jumat (10/8/2018). Forum ini yang akan menentukan agenda untuk pertemuan Para Pemimpin PIF bulan depan di Nauru.
Pada jumpa pers yang dilakukan pasca konferensi, tidak tampak tercantum agenda yang mengacu eksplisit terkait West Papua dalam dokumen yang didistribusikan pada awak media.
Namun demikian, pernyataan bersama yang dikeluarkan kemudian oleh konferensi Forum para Menlu di hari yang sama, memang membuat perbedaan pada Biketawa Plus Declaration, dimana pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri di Apia setuju atas rancangan rekomendasi untuk membicarakan 'isu keamanan yang sedang marak' yang akan diajukan kepada para pemimpin di Nauru.
Deklarasi Biketawa adalah deklarasi yang disetujui oleh semua pemimpin PIF menyangkut kerangka kerja respon atas krisis regional. Deklarasi itu disetujui di Kiribati bulan Oktober tahun 2000 menyusul konteks regional kudeta di Fiji dan konflik etnis di Kepulauan Solomon. Deklarasi ini yang mejadi landasan pengiriman pasukan polisi, militer dan sipil penjaga perdamaian dari masing-masing negara anggota PIF, dikepalai Australia dan Selandia Baru di Kepulauan Solomon (2003-2017), Nauru (2004-2009) dan Tonga (2006).
Deklarasi Biketawa Plus, menurut mantan Diplomat dan akademisi pemerhati isu Pasifik, James Batley, adalah upaya pasca misi asli Delarasi Biketawa berakhir di Solomon tahun lalu.
Menurut dia, dilansir RNZI (31/7) ada keinginan dikalangan negara-negara anggota untuk tetap mempertahankan kerjasama semacam itu. Dan dengan skema baru (Biketawa Plus) akan melanjutkan elemen-elemen kerjasama dalam persetujuan lama dengan lebih jauh lagi.
"Kesan saya dari pembicaraan dengan para pemimpin PIF dan pejabat lainnya, ada kepentingan untuk meluaskan konsep keamanan – gagasan terkait keamanan manusia, yang kemungkinan akan memperbanyak kerjasama di areal-areal seperti respon bencana alam, perubahan iklim, serta kejahatan transnasional," ujarnya.
Seperti diketahui kawasan ini terus terbelah menyangkut isu West Papua, khususnya ditandai dengan menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato, yang bulan lalu dilaporkan telah bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta dan meyakinkan dukungan PNG atas kontrol Indonesia pada West Papua.
Dirjen Sekretariat MSG, Amena Youvoli, sebelumnya sempat mengatakan bahwa forum MSG ke depan akan lebihBmemfokuskan pembicaraan pada isu-isu keamanan semacam ini. (*)
