Jayapura, Jubi – Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar menilai kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe – Klemen Tinal (LukMen), yakni mengirim anak-anak asli Papua menempuh pendidikan di luar negeri sudah sangat tepat. Demi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan angka kemiskinan.
“Kebijakan itu sudah sangat tepat, dan kita tidak bisa mengukur keberhasilan dari program ini dalam setahun saja, tetapi memerlukan waktu cukup lama, kurang lebih 15 tahun,” kata Tonny Tesar usai menghadiri serah terima jabatan kepada BPK RI perwakilan Papua, di Jayapura, Jumat (3/5/2019).
Begitupun dengan pengunaan dana Otsus saat ini, menurut ia, untuk mengukur keberhasilannya harus menunggu waktu yang lama.Pemerintah tidak melihat hasilnya saat ini, tapi harus menunggu bertahun-tahun.
“Membangun SDM itu memerlukan waktu minimal 15 sampai dengan 20 tahun sama dengan pembangun infrastruktur seperti jalan Trans Papua, jadi uang yang dikeluarkan sekarang tidak bisa dinikmati hasilnya langsung tetapi nanti,” ujarnya.
Untuk itu lanjutnya, jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengukur dana Otsus yang mana nantinya rekomendasinya dikatakan tidak berhasil, tentu perlu dikaji ulang tentang investasi sumber daya masusia dan investasi infrastruktur.
“Kalau dana Otsus yang kita sudah pakai untuk SDM, setelah mereka tamat S2 harus ada kebijakan khusus juga untuk langusng mempekerjakan sebagai pegawai negeri, dalam artian jangan sampai mereka menganggur lagi,”
“Jangan uangnya saja, tapi harus ada kebijakan lain yang bisa bermanfaat dan meningkatkan kesejateraan orang Papua,” sambungnya.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Harry Azhar Azis, mengatakan angka kemiskinan di Papua masih termasuk yang tertinggi, yang mana di 2017 mencapai 27,6 persen.
“Sebagai seorang ekonom, saya sering berpendapat, ketika seseorang dilantik sebagai bupati harus lebih dulu melihat berapa angka kemiskinan saat itu, sehingga ketika sudah tidak menjabat bisa dilihat apakah berkurang atau bertambah. Jika bertambah tentu di mata para ekonom dia gagal, tetapi di mata politik dia bisa dipilih kembali,” kata Harry.
Menurut ia, saat ini pihaknya sedang memeriksa kinerja tentang Otsus yang sebentar lagi akan berakhir. “Kami sedang mempertimbangkan mungkin nanti berikan pendapat apakah akan didorong untuk diperpanjang pemberian dana seperti model DIY atau Aceh, tetapi harus ada ukuran berapa angka kemiskinan Papua selama ada Otsus,” ujarnya.
“Seberapa sejahtera rakyat Papua dengan adanya dana tambahan itu bisa semakin sejahtera. Saya mendapat laporan provinsi dan beberapa kabupaten sudah mulai menyekolahkan anak-anak Papua ke luar negeri, ini merupakan terobosan yang sangat baik,” sambungnya.
Untuk itu, dirinya meminta program yang membuat anak-anak Papua semakin pintar didorong terus. “Saya sudah berbicara ini dengan pemerintah pusat, karena salah satu kunci kesejahteraan adalah pendidikan. Artinya, semakin tinggi pendidikan, maka semakin mungkin kita memperoleh tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi,” katanya. (*)
Editor: Syam Terrajana
