Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Ribuan warga Tembagapura, Papua, disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Sabinus Waker. Kelompok ini sebelumnya pernah beberapa kali terlibat baku tembak dengan kepolisian.
Menko Polhukam Wiranto meminta Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen George Elnadus Supit menangani kasus penyanderaan ribuan warga sipil di Distrik Tembagapura dengan cara persuasif.
"Sekarang sudah kita minta supaya Kapolda, Pangdam Papua terutama di Timika untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif dulu ya," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Dia yakin, semua masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Namun bukan berarti membiarkan penyanderaan terhadap warga sipil. "Tidak ada serang menyerang, tidak ada tuduh menuduh, tidak ada konflik kan begitu keinginan kita," lanjutnya .
Wiranto menginginkan, warga Papua diberikan pemahaman bahwa tindakan penyanderaan adalah tidak benar. Tindakan tersebut juga sangat melanggar hukum.
"Dan negara hukum tidak bisa, kita tidak menolerir tindakan seperti itu. Tapi juga itu jangan sampe tindakan-tindakan yang memancing situasi. Kita kan ingin supaya keadaan itu aman damai," kata dia.
Namun jika cara persuasif tidak diindahkan, maka pemerintah akan mengambil langkah lain.
"Bukan kemudian lalu kita menolerir atau membiarkan warga tertentu kemudian mengancam, menyandera. Kalau itu yang dilakukan terhadap warga negara lain, kita tidak bisa," tegasnya.
Sebelumnya, Boy Rafli Amar mengungkapkan ribuan warga sipil di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Mereka menjadikan warga sebagai tameng agar tidak diserang aparat. Mereka tidak diizinkan beraktivitas termasuk membeli makanan.
"KKB saat ini menjadikan warga sipil sebagai tameng dan sandera," ungkap Boy.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian membeberkan penyebab nekatnya KKB menembaki petugas hingga memutuskan untuk menyandera warga sebagai tameng.
"Memang ada beberapa kelompok bersenjata disana. KKB kalau kami sebut, kelompok kriminal bersenjata. Sebenarnya kelompok lama ya. Pada saat saya Kapolda Papua juga, ada kelompok itu, tapi mereka bersama-sama dengan pendulang disana. Di situ kan dibawah Freeport ada kali kabur," ungkap Kapolri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).
Ada sekitar 10.000 pendulang liar yang terdiri dari warga lokal maupun pendatang. Namun, di antara pendulang tersebut disusupi kelompok bersenjata.
"Mereka (kelompok bersenjata) sebenarnya mendulang juga. Tapi kadang mereka melakukan kekerasan kepada pendulang liar ini. Memang ada permasalahan sosial ini karena bertahun tahun ribuan orang sudah mendulang di situ, di kali Kabur ini. Hasil limpahan dari Freeport namanya teling."
Namun, belakangan ini kelompok bersenjata yang juga berkerja sebagai pendulang tersebut menyerang polisi yang berjaga di Freeport.
"Anggota kami ada yang tertembak dan jadi korban. Oleh sebab itu, Pak Kapolda, Pak Pangdam berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan cara-cara yang soft, negosiasi, juga dengan mengedepankan tokoh agama dan adat termasuk langkah-langkah penegakan hukum. Termasuk juga saya dapat laporan dari Pak Kapolda Papua, Pak Asops juga sudah kesana, kekuatan pasukan dari Kalteng."
Medan yang sulit dan kerap dilanda cuaca ekstrim menjadi kendala petugas untuk meringkus KKB.
"Ini memang karena disana medan agak sulit ya, karena pegunungan ya dan hutan. Modus yang paling sering dilakukan adalah, para pendulang ini dijadikan tameng. Jadi yang dikatakan penyanderaan itu adalah para pendulang yang kemudian dijadikan tameng. Sebenarnya enggak banyak kelompok ini, paling 20 atau 25 orang." Ujar Kapolda Papua, Boy Rafli Amar.
Sementara itu, untuk para karyawan Freeport, mantan juru bicara Polri itu menegaskan polisi akan menjamin keamanan dan keselamatan mereka.
Sejak terjadinya aksi teror penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di sepanjang ruas jalan utama tambang Freeport yang menghubungkan Timika-Tembagapura sejak 2009 hingga kini setiap rombongan bus karyawan selalu dikawal ketat oleh aparat Brimob bersenjata lengkap yang tergabung dalam Satgas Pengamanan PT Freeport.
Pada Sabtu (4/11/2017) lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan akan mengutus salah satu stafnya ke Tembagapura. Hal itu dilakukan untuk mendata perempuan dan anak yang mungkin menjadi korban aksi teror penembakan KKB. (*)
Sumber: Merdeka.com/Tempo.co
