Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas utama menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Untuk itu, program TNI mengajar dianggap tidak layak karena tugas tersebut seharusnya diemban oleh guru.
“Aparat keamanan negara tidak layak mengajar anak sekolah di setiap jenjang studi,” ujar Ketua Pemuda Gereja Baptis Papua, Sepi Wanimbo, di Jayapura, Selasa (4/2/2020).
Menurutnya, justru kehadiran anggota TNI maupun Polri di setiap sekolah akan membuat siswa-siswi trauma atau takut, lalu mereka memilih pulang.
“Lalu tidak lagi masuk sekolah, dan itu membuat mereka jadi korban. Tugas dari anggota TNI sudah sangat jelas yaitu menjaga, melindungi, dan mengayomi seluruh rakyat, bukan mengajar di sekolah,” katanya.
Dirinya meyakini, para aparat keamanan tidak memiliki sertifikat mengajar, apalagi memahami tentang metode mengajar untuk siswa.
“Sehingga kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran, agar segera memprioritaskan anak daerah yang memiliki titel atau profesi sebagai guru,” katanya.
Bupati Kabupaten Yahukimo, Abock Busup, mengaku bila program TNI dijadikan tenaga pengajar mestinya harus disosialisasikan terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalah-pahaman dari berbagai pihak terutama masyarakat sipil di pedalaman Papua.
“Karena daerah pegunungan itu, kehadiran anggota TNI dan Polri masih sensitif. Lebih baik dikaji ulang dulu,” katanya, belum lama ini.
Bupati menyarankan, hendaknya Pemerintah Provinsi Papua mendata terlebih dahulu daerah mana saja yang membutuhkan tenaga angota TNI dan Polri, untuk diperbantukan menjadi guru.
“Jangan sampai tugas pokok mereka (TNI) tidak jaga, baru lebih fokus ke tugas-tugas sampingan,” ucapnya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
