Papua No. 1 News Portal | Jubi
Apia, Jubi – Lebih dari 30 mobil yang berisi pengunjuk rasa, bagian dari konvoi Samoa Solidarity International Group menuju ke Mulinu’u untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka atas tiga RUU yang sedang diajukan untuk mengubah pengadilan khusus tanah dan hak kepemilikan tanah (Land and Titles Court; LTC) pada Jumat lalu (8/5/2020).
Protes itu dimulai dari Satapuala, dan marak dengan spanduk bertuliskan Samoa Ala Mai (bangkit Samoa).
Ketiga RUU tersebut, yang telah menuai kecaman dari dunia hukum, akan mengubah konstitusi Samoa untuk menciptakan Pengadilan Tanah dan Hak Kepemilikannya (LTC) yang sepenuhnya independen, yang berarti putusan yang diambil oleh pengadilan itu tidak dapat naik banding ke Mahkamah Agung.
Polisi juga hadir di gedung Tofilau Alesana di Mulinu’u pada Jumat pagi, pada saat protes berlangsung.
Namun anggota Komite Parlemen untuk Komisi Penyelidikan Khusus tentang Lands and Titles Court yang diusulkan menyempatkan diri bertemu dengan para demonstran dan mengungkapkan proses yang akan dilakukan setelah penyelidikan itu selesai akan berbeda.
Meskipun biasanya hasil dari proses penyelidikan yang sudah selesaikan akan dikompilasi dan dilaporkan ke Parlemen Samoa, untuk LTC, ini akan diusung dari desa ke desa untuk konsultasi, ungkap Anggota Parlemen (MP) dari Falealili Timur, Fuimaono Te’o Samuelu.
Fuimaono, yang merupakan anggota Komite Parlemen itu, berbicara atas nama komisi yang melakukan penyelidikan, dalam pertemuan singkat yang diadakan sebagai tanggapan terhadap protes damai Samoa Solidarity International Group (SSIG) pada Jumat pagi.
“Tujuan dari komite ini adalah untuk memastikan bahwa ini bukan langkah terakhir akhir. Bahkan di Salafai (sebutan untuk Pulau Savai’i), komite di setiap daerah pemilihan akan berkeliling dari desa ke desa untuk mengklarifikasikan dan berkonsultasi dengan semua orang,” tegasnya.
“Komite kami telah memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi publik untuk menyampaikan kekhawatiran dan pendapat mereka dalam penyusunan undang-undang ini, karena RUU ini milik kita semua dan bukan milik orang lain.”
Tiga RUU yang sedang dikritik adalah RUU Amandemen Konstitusi 2020, RUU Lands and Titles Court 2020, dan RUU mengenai Peradilan.
RUU tersebut telah melewati pembahasan kedua oleh Parlemen nasional.
Presiden SSIG, Nonu Uni Fonoti, berkata kepada Samoa Observer bahwa kehadiran polisi mengejutkan, tetapi tidak mengintimidasi kelompok itu. (Samoa Observer)
Editor: Kristianto Galuwo
