Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
Dogiyai, Jubi – Tiga pasangan calon (paslon) yang ikut pilkada serentak 15 Februari 2017 di Kabupaten Dogiyai, Papua, memilih tidak ikut rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dogiyai, Rabu, (22/2/2017).
Ketiga paslon masing-masing pasangan nomor urut 2 Anthon Iyowau dan Yanuarius Tigi, paslon nomor urut 3 Fransisco Tebay dan Benediktus Kotouki, dan nomor urut 4 Markus Waine dan Angkian Goo. Tim sukses dan massa pendukungnya memilih untuk tidak hadir saat pleno berlangsung.
Rapat yang digelar di aula Pemda Kabupaten Dogiyai itu hanya dihadiri satu paslon saja, yakni nomor urut 1 Yakobus Dumupa dan Oskar Makai, serta Pjs. Bupati Dogiyai Simon Anouw, Assisten II Setda Dogiyai Thobias Frans Bunapa, Kapolres Nabire AKBP Semmy Ronny Thabaa, keempat komisioner KPU, Pawaslih, Dandim, 10 ketua PPD dari 10 distrik serta tamu undangan lainnya.
“Kami (tigas paslon) sepakat tidak ikut pleno KPU Dogiyai, dan atas penolakan ini kami pun sudah layangkan surat ke KPU dan Panwas Dogiyai,” ujar calon Bupati Dogiyai, Markus Waine, kepada Jubi di sekretariatnya, Rabu, (22/2/2017).
Dikatakan Waine, pihaknya bersepakat tidak hadir lantaran beragam persoalan yang terjadi selama proses pencoblosan. Masalah itu di antaranya, kotak suara segelnya terbuka, sehingga di TPS masyarakat terpaksa pakai kopian. Padahal setiap TPS harus memakai surat suara yang asli.
“PPD sudah antar ke KPU, dari KPU terjadi perbaikan rekapan selama dua hari. Seharusnya tunggu sampai pleno. Bukannya saat pleno berlangsung, itu untuk melihat berapa suara yang rusak, berapa sah dan pakai tipe-x. Jadi, Pilkada Dogiyai sudah tidak benar,” kata Waine yang diusung partai Hanura ini.
Ia ungkapkan, pilkada Dogiyai dinodai dengan politik uang lantaran pihak luar yang datang ke Kamuu dan Mapiha, di 10 distrik tersebut, diduga dihamburkan uang milik negara dari daerah lain.
“Intervensi pihak dari luar daerah, dari luar Dogiyai ini yang utama. Orangnya kami sudah tahu, apa pun yang dilakukan di lapangan kami akan bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK),” imbuhnya.
Katanya, Isayas Douw, selaku Bupati Dogiyai secara terang-terangan datang ke Dogiyai. Ada pula bentuk intervensi Bupati Nabire.
"Semua distrik dia sendiri yang turun. Di distrik Piyaiye dan Sukikai pakai helikopter,” katanya sambil menunjukkan foto dan video.
Dikatakan lagi, dalam berita acara KPPS terdapat pemalsuan tanda tangan, sebab semua tanda tangan itu hampir sama.
“Satu orang saja yang tanda tangan di berita acara, dan tanda tangannya dari KPPS semua mirip. Itu terjadi di kampung Unito, disrik Piyaiye. Berarti ini terjadi permainan di dalam, satu orang saja yang kerja,” katanya.
Terpisah, Cabup Dogiyai dari nomor urut 2 Anthon Iyowau mengatakan, pihaknya menginginkan saat pleno berlangsung KPU harus hadirkan sejumlah oknum yang menodai pesta demokrasi di Dogiyai.
“Kalau kami mau jujur, KPU harus hadirkan Isaias Douw, Bupati Nabire. Hengky Kayame, Bupati Paniai. Bupati Deyai, Dance Takimai. Wakil Bupati Deiyai, Agustinus Pigome. Sekda Deiyai, Marthen Ukago, dan Michael Mote, Sekretaris KPU Nabire. Hadirkan mereka, karena mereka ini yang datang hamburkan uang di tengah masyarakat, sehingga Pilkada Dogiyai jadi kacau,” terang Iyowau.
Senada juga dikatakan Cabup Nomor 3 Fransisco Tebai, pihaknya sepakat tidak hadir dan dituangkan dalam surat yang dilayangkan kepada pihak penyelenggara.
”Kami sudah antar surat untuk tidak hadir dengan alasan-alasannya. Itu yang KPU harus selidiki,” bebernya. (*)
