Papua No. 1 News Portal | Jubi
Oleh Engel Wally
JAYAPURA adalah salah satu kabupaten dari 28 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Kabupaten ini cukup strategis untuk dikembangkan bidang pariwisatanya, sebab gerbang masuk ke ibu kota Provinsi Papua, melalui Bandar Udara Sentani yang berada tepat di tepi Danau Sentani, Kabupaten Jayapura.
Sektor pariwisata di Kabupaten Jayapura saat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikelola, selain dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), bisa sebagai sumber peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Sebut saja objek wisata yang dimiliki Kabupaten Jayapura saat ini seperti Tugu McArthur di Ifar Gunung Sentani, Perbukitan Tungkuwiri (Teletubbies) di Kampung Doyo Lama, Pemandian Alam CPA Hirosi di Kemiri Sentani, sementara pesisir pantai ada Pantai Kerikil Tablanusu, Pantai Amai, Pantai Harlem, Pantai Krimpong yang semuanya itu berada di Distrik Depapre.
Kabupaten Jayapura sudah 11 kali menyelenggarakan event budaya yang bertajuk Festival Danau Sentani (FDS) setiap setahunnya. Event diselenggarakan setiap 19-23 Juni di pelataran Pantai Wisata Khalkote, Distrik Sentani Timur. Selain itu ada Festival Makan Papeda di Sempe yang biasa digelar pada 29 September di Kampung Abar, Distrik Ebungfauw. Festival makan papeda secara massal ini baru digelar dua kali pada 2017 dan 2018.
Setahun setelah kebangkitan masyarakat adat dikumandangkan oleh masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada 24 Oktober 2014, bertempat di Kampung Tablunusu, Distrik Depapre, dalam momen peringatan itu digelarlah Festival Bahari Tanah Merah (FBTM) yang pertama kali.
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw pada Rapat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura 30 Oktober 2018 lalu mengatakan, potensi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah ini sangat banyak. Saatnya SDA tersebut dikelola oleh masyarakat adat untuk kesejahteraan mereka.
Kabupaten ini juga satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang menerapkan Kampung Adat. Di bawah kepemimpinan Bupati Mathius Awoitauw, masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura mulai bangkit dan menentukan arah kehidupan mereka yang berjati diri, dengan segala potensi sumber daya yang dimiliki. Tepatnya pada 24 Oktober 2013, kebangkitan masyarakat adat dicanangkan dengan dibentuknya Kampung-kampung Adat di daerah ini, lewat perubahan status Kampung Dinas dan pemekaran Kampung-Kampung Persiapan. Tiga tahun berselang lahirlah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016, tentang Kampung Adat yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Jayapura. Masyarakat adat secara nasional diakui negara, hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat 6 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Keberadaan masyarakat adat tentunya menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, hal ini dibuktikan dengan diturunkan anggaran dari sejumlah sumber, yang langsung dikelola oleh, dan, untuk kepentingan masyarakat adat itu sendiri.
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Ruka Sobolinggi mengatakan, pemahaman dan pendidikan tentang adat harus terus ditingkatkan dan disebarluaskan kepada generasi saat ini, Menurutnya dengan memahami adat istiadat yang dimiliki oleh setiap suku, ras dan golongan, maka hal tersebut akan mengajarkan kita untuk kembali ke jalan yang benar.
Pada 2019 nanti, Pemerintah Kabupaten Jayapura akan menetapkan pemerintahan distrik sebagai pusat pemberdayaan, data, dan informasi. Regulasi dan surat keputusan bupati, serta penganggarannya telah disiapkan pemerintah.
Selain itu, kabupaten ini sudah enam tahun mempertahankan pengelolaan keuangan dengan perolehan status Wajar Tanpa Pengeculiaan (WTP). Bahkan dari keberhasilan tersebut, pemerintah pusat melalui presiden, telah memberikan hadiah berupa tambahan anggaran pembangunan sebesar 800 juta setiap tahun.
Dengan segala kekurangan fasilitas pendukung yang ada, saat ini pemerintah juga disibukkan dengan jelang event nasional penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020, yang diawali dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Semua energi, tenaga, kemampuan dan pikiran akan dikerahkan secara penuh kepada dua memontum penting ini, yang tinggal menghitung hari.
Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan ekonomi masyarakat adalah bagian dari sistem pemerintahan Bupati Mathius Awoitauw dan Wakil Bupati Giri Wijayantoro, yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan.
Masih empat tahun tersisa kepemimpinan Bupati Mathius Awoitauw dan Wakil Bupati Giri Wijayantoro, dan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya soal pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari, perekrutan tenaga guru, pelayanan dan fasilitas di Pasar Pharaa, dan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jayapura.
Fasilitas infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan pelabuhan harus dibenahi, apalagi jika ada keluhan masyarakat. Sementara menyangkut Bandar Udara Sentani yang juga mulai dibenahi, diharapkan agar masyarakat lokal bisa memperoleh manfaatnya.
Jangan abaikan masyarakat lokal terkait hak dan kepemilikannya. Selain itu, libatkan masyarakat lokal dalam setiap proses pembangunan yang akan dilaksanakan di segala bidang. Proses sengketa pun harus diselesaikan oleh masyarakat adat itu sendiri, sebab lebih rumit jika dibawa ke ranah hukum positif.
Kenambai Umbai Rei Mai… Satu, utuh, ceria, berkarya meraih kejayaan. (*)
