Papua No. 1 News Portal | Jubi
Apia, Jubi – Serangan terhadap Wakil Perdana Menteri Samoa oleh atasannya adalah pelanggaran atas hampir setiap protokol Fa’a Samoa, menurut seorang pengacara senior dan mantan Jaksa Agung Samoa.
Fiame Naomi Mata’afa dikecam di depan umum oleh PM Tuila’epa Sa’ilele Malielegaoi pekan lalu, karena mempertanyakan amandemen UU negara itu mengenai pemilihan umum.
Ia dan menteri kabinet lainnya kemudian diberi tahu bahwa siapa pun yang tidak setuju dengan PM sebaiknya mengundurkan diri.
Ini menunjukkan bahwa perdana menteri tidak menerima saran siapapun selain miliknya sendiri, kata pengacara Taulapapa Brenda Heather-Latu.
Taulapapa menegaskan bahwa Samoa sangat menghormati wakil PM perempuan pertamanya, seorang pionir yang sudah duduk di parlemen sejak 1985, dan merupakan anggota Tama-a-Aiga, atau bangsawan tradisional Samoa.
Tindakan perdana menteri itu bertentangan dengan negara, menurut Taulapapa.
“Pada Selasa, ada serangan yang tidak bermartabat, tidak tahu adat, dan disiarkan secara nasional, terhadap Wakil Perdana Menteri kita yang berani untuk mengajukan pertanyaan,” katanya.
Taulapapa mengklaim bahwa PM Tuilaepa menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap Fa’a Samoa, adat istiadat dan tradisi Samoa, bahwa ia ingin tiga RUU yang kontroversial saat ini masih dibahas parlemen agar disahkan.
Menurut Taulapapa ketiga RUU itu berusaha melemahkan sistem kepemilikan pemimpin tradisional dan suara-suara lainnya yang berlawanan dengannya.
Anggota lembaga-lembaga kehakiman di Samoa juga telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pemerintah.
Mantan Jaksa Agung itu juga mengecam kepala kantor pengadilan dan legal terbaru karena membela tiga RUU kontroversial itu.
Lemalu Herman Retzlaff mendukung perubahan sistem pengadilan Samoa, ia mengatakan RUU itu memberikan solusi-solusi berbasis budaya yang tidak bisa dilakukan oleh model Westminster saat ini.
Lemalu adalah Jaksa Agung yang terlibat dalam penyusunan RUU tersebut, namun sejak itu ia telah pindah ke Selandia Baru.
RUU itu akan mengubah pengadilan khusus tanah dan hak kepemilikan tanah atau tanah (LTC), yang mengawasi tanah adat dan hak milik kepala suku.
Taulapapa sendiri akan memimpin perwakilan Perkumpulan Pengacara Samoa yang minggu ini akan berupaya untuk membatalkan RUU itu dari agenda harian sidang parlemen Samoa. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo
