Papua No.1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Politik di Papua Nugini semakin tegang Selasa ini (17/11/2020), setelah anggota parlemen (MP) pemerintah meneruskan sidangnya, mengesahkan anggaran nasional, dan kemudian mengambil keputusan untuk menunda sidang berikutnya hingga lima bulan ke depan.
Jumat lalu, kubu oposisi, dengan dukungan sejumlah MP pemerintah yang membangkang, mendesak pengambilan suara agar sidang berikutnya ditunda, pengambilan suara ini mereka menangkan.
Para MP tersebut, atau diperkirakan setidaknya 43 dari kelompok itu, kemudian pergi ke Vanimo untuk bersiap-siap mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri James Marape, rencananya akan dilaksanakan pada 1 Desember. Pemilihan tanggal itu penting karena masa tenggang Marape dimana kepemimpinannya tidak dapat ditantang melalui mosi tidak percaya, yang panjangnya 18 bulan, akan berakhir pada saat itu.
Tetapi pada Senin ini, Ketua Parlemen Job Pomat mengumumkan bahwa pemimpin oposisi Belden Namah tidak memiliki wewenang untuk memutuskan penangguhan sidang parlemen, dan bahwa parlemen masih dalam sesi.
Awalnya sidang parlemen akan dimulai kembali pada pukul 2 siang, Selasa, namun Michael Kabuni, seorang pengamat politik di Universitas PNG, mengatakan bahwa sidang ini dimajukan ke pukul 10 pagi, kemungkinan besar diakibatkan untuk menghindari tindakan hukum yang sedang disiapkan oleh pengacara oposisi.
“Mereka (pemerintah) mencapai kuorum. Mereka memerlukan sepertiga dari 111 MP untuk hadir, dan pemerintah memiliki lebih dari 37 MP. Mereka mengajukan anggaran tahunan yang telah mereka siapkan di hadapan sisi mereka sendiri, MP pemerintah, dan mereka semua mendukung sehingga anggaran itu disahkan, dan mereka juga memilih untuk menunda parlemen hingga 20 April 2021,” jelas Kabuni.
Mosi tidak percaya tampaknya tidak mungkin akan dilakukan pada bulan April tahun depan, ketika parlemen kembali dimulai, karena saat itu waktu untuk pemilihan umum hanya kurang dari satu tahun. Kabuni menerangkan bahwa jika oposisi tetap mengambil langkah ini, itu akan mendorong gubernur jenderal untuk membubarkan parlemen dan menginstruksikan agar pemilu dilakukan lebih awal.
Menurut Kabuni sebelumnya, Selasa ini, mantan menteri perdagangan, William Duma, yang juga pindah ke oposisi Jumat lalu, bergabung kembali dengan pemerintah. Ini berarti jumlah MP yang bergabung kembali dengan pemerintah sejak Jumat sudah tiga orang. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo
