Jayapura, Jubi – Pemerintah provinsi (Pemprov) Papua akan meningkatkan urusan bersama. Dimana sebelumnya hanya Prospek, Gerbangmas dan KPA, namun untuk tahun ini ada pendidikan dan perumahan.
“Jadi ada lima urusan bersama yakni Gerbangmas, KPS, Prospek, Perumahan dan Pendidikan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa’ad, di Jayapura belum lama ini.
Ia menjelaskan, penambahan pendidikan menjadi urusan bersama karena adanya perubahan secara nasional seperti dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2013 tentang APBN, dimana kewenangan untuk pendidikan menengah akan dikelola provinsi yang mulai diberlakukan tahun ini.
“Keinginan kami hanya satu, yakni peningkatan SDM. Maka urusan bersama harus dikerjakan bersama antara provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya.
Dilain pihak, pihaknya mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun 2016 akan lebih fokus pada peningkatan sumber daya manusia dan peningkatakan investasi yang didukung infrastruktur.
“Melihat tema tahun ini, menunjukkan dari semua itu adalah kelemahannya pada SDM. Untuk itu kami akan lebih fokus pada peningkatan itu,” kata Musa’ad.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menekankan, jika pengalihan pendidikan menengah atas di 29 kabupaten/kota ke Provinsi Papua terjadi, maka dari sisi penganggaran tidak akan terganggu.
“Jika melihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 yang mencapai Rp12 triliun lebih, maka dari sisi penganggaran tidak akan terganggu,” kata Reydonnyzar Moenek, di Jayapura, Selasa (28/6/2016).
Sebelum pengalihan, jelas Reydonnyzar, estimasi gaji untuk pendidikan menengah atas mencapai Rp153,4 milliar.
Sementara APBD tahun ini mencapai Rp12 triliun, maka tersedia 11,5 persen fiskal kalau ditarik ke provinsi.
“Jadi dari sisi penganggaran tidak akan terganggu,” ujarnya. (*)
