Jayapura, Jubi – Tahun ini Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman akan membangun 49 unit rumah sehat di empat kabupaten dan satu kota.
Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua Ribka Haluk, di Jayapura, Kamis (9/6/2016) mengatakan tahun ini pembangunan rumah akan dilakukan di Kabupaten Keerom 10 unit, Jayapura 10 unit, Jayawijaya 10 unit, Sarmi 10 unit, dan Kota Jayapura sembilan unit.
“Anggaran pembangunan 49 unit rumah bersumber dari dana Otsus 2016,” katanya.
Menurut ia, rumah yang akan dibangun bertipe 45 plus terdiri dari serambi, ruang tamu, dua kamar tidur, dapur dan toilet dalam rumah. Dimana saat ini sudah masuk dalam tahap lelang.
“Setelah ada pemenang lelang akan segera dibangun. Kami target akhir Desember sudah rampung semua,” ujarnya.
Ribka katakan, syarat untuk mendapat rumah permanen gratis dari pemerintah Provinsi Papua adalah masyarakat harus menyiapkan tanah yang tentunya dilengkapi dengan sertifikat, surat pelepasan tanah dan kartu tanda penduduk.
“Jadi kami hanya siap bangunannya saja, sementara tanah masyarakat yang harus sediakan, tapi tanah yang benar benar miliki sertifikat dan bukti pelepasan tanah. Hal ini untuk menghindari masalah di kemudian hari,” kata Ribka.
Dia menambahkan pembangunan rumah sehat sebagai bagian tindaklanjut dari program Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun dari pinggiran. “Untuk itu kami coba implementasikan dengan memperkuat kawasan perbatasan,” tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta para bupati dan wali kota se Papua untuk memberikan perhatian dan alokasi yang tetap untuk membangun perumahan rakyat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
Hal ini dirasa perlu diperhatikan mengingat pembangunan perumahan untuk masyarakat Papua merupakan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis lainnya yang telah ditetapkan dalam visi misi pembangunan Papua 2013-2018.
“Saya harap para bupati dan wali kota bekerja lebih keras dalam mengkoordinasikan alokasi anggaran yang telah diturunkan langsung ke kabupaten/kota digunakan secara terukur dan turut bertanggungjawab atas penggunaannya,” kata Enembe.
Menurut ia, pembangunan perumahan rakyat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua. Dimana, sejak 2014-2015 pemerintah provinsi telah membangun 536 unit rumah.
Sementara, pemerintah kabupaten/kota melalui dana otonomi khusus 80 persen yang digelontorkan mulai 2014 telah membangun sebanyak 2.160 unit rumah yang diperuntukan untuk masyarakat.
Sedangkan dari dana APBN, beberapa kementerian dan lembaga telah membangun 1.134 unit rumah. “Dengan demikian, target pemerintah provinsi telah berhasil membangun 30 persen dari target 13 ribu unit rumah,” ujar Enembe. (*)
