Jayapura, Jubi – Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Dirjen Otda telah menerbitkan tata usaha negara yang bentuknya pengesahan perpanjangan dan memberikan surat keputusan (SK) perpanjangan Majelis Rakyat Papua (MP) periode 2011-2016.
Diperpanjang masa waktu tiga bulan terhitung 13 Mei hingga 13 Juli 2016 merupakan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam menempuh empat tertib, yakni tertib kewenangan, tertib substansi, prosedur dan tertib implementasi.
Direktorat Penataan Daerah Otsus dan DPOD Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Rozi Benny mengatakan, memperpanjang masa Bhakti, harus ada dasar argumentasi dan urgensinya seperti apa. Semisal, tugas MRP antara lainnya memberikan pertimbangan 14 kursi Otsus DPRP, sukseskan pemilihan MRP periode mendatang.
“Yang paling urgen dalam perpanjangan masa waktu selama tiga bulan ini adalah memberikan pertimbangan kepada bakal calon 14 kursi Otsus DPR Papua,” kata Dr. Rozi Benny kepada Jubi usai menyerahkan SK perpanjangan kepada pimpinan MRP, Timotius Murib di aula MRP Kotaraja, Kota Jayapura, akhir pekan kemarin.
Menurut Rozi, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemendagri dalam melakukan perpanjangan, juga sudah mengestimasi jadwal dalam konteks pertimbangan bakal calon kursi Otsus DPRP. “Jadi sesuai jadwal yang kami terima dari Gubernur Provinsi Papua melalui Kesbangpol Provinsi Papua, itukan memberikan pertimbangan bakal calon kursi Otsus, akan dilaksanakan bulan Juni 2016,” ungkapnya.
“Jadi kalau dia (perekrutan bakal calon 14 kursi Otsus) berakhir 13 Juli 2016, saya kira tidak ada masalah,” tutur Rozi.
Ia mengharapkan, selama masa perpanjangan tugas prioritas ada empat yakni kewenangan, substansi, prosedur dan tertib implementasi itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sinergi makin baik, entah di internal kelembagaan MRP maupun dengan pemerintah harus tangguh.
“Kalau ada kevakuman nanti kita lihat perkembangannya. Argumentasinya apakah memenuhi syarat-syarat urgensi atau tidak. Diharapkan, MRP harus sungguh-sungguh melaksanakan dengan sungguh-sungguh menyukseskan pengangkatan kursi Otsus DPRP, lalu pemberian Raperdasus terhadap kursi 14 ini dan penyiapan perangkat hukum untuk suksesi MRP periode berikut ini sendiri,” harapnya.
Sementara itu, Ketua MRP, Timotius Murib menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri melalui Dirjen Otda di mana sudah datang di MRP menjelaskan alasan-alasan diperpanjangnya masa jabatan MRP selama tiga bulan ke depan.
“Tentunya, kami dari MRP akan melakukan semua kegiatan yang tertunda untuk menjawab keinginan rakyat Papua. Oleh karena itu, sekali lagi kami merasa penting untuk MRP lebi giat memperhatikan kepentingan hak dasar orang asli Papua (OAP),” jelas ketua MRP, Timotius Murib.
Mantan ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya ini mengakui, memang banyak tugas yang sesungguhnya harus diselesaikan oleh MRP, sebab ini sebagai kelembagaan kultur di tanah Papua. “Jadi kami merasa waktu perpanjangan ini tentu dia lumrah. Kapan saja kalau memang ada tugas-tugas yang kami selesaikan kemudian regulasi rekrutmen anggota MRP periode berikut ini belum rampung, maka dengan sendirinya tentu diperpanjang,” bebernya.
“Tapi, kami tidak ingin juga untuk lama-lama ada di lembaga ini. Karena lembaga ini semua orang asli Papua di tanah Papua punya hak untuk duduk di lembaga kultur ini untuk ikut menyuarakan dan memimpin di lembaga ini,” papar Murib.
Lebih lanjut dikatakan, jangan sampai ada pemikiran bahwa sengaja ada MRP melakukan perpanjangan, pimpinan dan anggota MRP . “Kami sangat mendukung proses yang dilakukan oleh Gubernur Papua dna DPR Papua. Tentunya, kami MRP mendukung rekrutmen 14 kursi Otsus dan proses rekrutmen MRP periode ke tiga nanti,” pungkasnya. (*)
