Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dengan tiga bulan waktu yang tersisa, persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua kembali diwarnai kontroversi. Sub Panitia Besar PON Kota Jayapura berselisih paham dengan Panitia Besar PON XX Papua hingga mengembalikan Rp 108 miliar anggaran penyelenggaran pertandingan dan perlombaan 16 cabang olahraga PON XX Papua.
Sebelumnya, dalam rapat pleno pergeseran program dan anggaran PON XX Papua di Kota Jayapura pada 3 Juli 2021, Sub Panitia Besar (PB) PON Kota Jayapura mengajukan dana sebesar Rp 124 miliar untuk menyelenggarakan 16 cabang olahraga PON. Ketua Umum Sub PB PON Kota Jayapura yang juga Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan sudah ada kesepakatan tentang besaran anggaran untuk bidang akomodasi, komunikasi, transportasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu. Dalam perkembangannya, anggaran yang digeser dari PB PON XX Papua kepada Sub PB PON Kota Jayapura ternyata hanya senilai Rp 108 miliar.
Pada 11 Juni 2021, Benhur Tomi Mano selaku Ketua Sub PB PON Kota Jayapura menyatakan komitmennya untuk menyukseskan penyelenggaraan PON. Hal itu dinyatakan Mano seusai menghadiri Penyerahan Berita Acara Serah Terima Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Anggaran Penyelenggaraan dari PB PON ketika itu.
Baca juga: Kota Jayapura siap sukseskan PON XX walau anggaran tak sesuai pengajuan
Saat itu, Mano menyatakan meskipun besaran anggaran yang disetujui tak seperti yang diajukan, ia menjamin kesuksesan penyelenggaran PON XX Papua di Kota Jayapura. “Kota Jayapura baik masyarakatnya, tokoh agama dan masyarakat adat di 14 Kampung siap mensukseskan PON XX. Mari kita merendahkan diri untuk menerima berapapun dana yang dikasih untuk mensukseskan PON ini,” kata Mano.
Pada 24 Juni 2021 lalu, Benhur Tomi Mano juga sudah meresmikan hitung mundur 100 hari Sub PB PON Kota Jayapura menuju PON XX. Seremonial hitung mundur 100 hari menuju PON XX Papua itu berlangsung di Hotel Horison, Kotaraja, Kota Jayapura.
Akan tetapi, pada Jumat (2/7/2021), Sub PB PON Kota Jayapura mengirim surat kepada Tim Anggaran PB PON XX Papua 2021. Dalam surat yang ditandatangani Benhur Tomi Mano dan Sekretaris Umum PB PON Kota Jayapura itu, Sub PB PON Kota Jayapura menyatakan mengembalikan RKA Pergeseran Sub PB PON Kota Jayapura kepada PB PON XX Papua.
Baca juga: Pergeseran anggaran ke Sub PB PON disesuaikan jumlah cabor
“Dengan ini disampaikan kembali RKA pergeseran anggaran Sub PB PON XX Kota Jayapura kepada tim anggaran PB PON XX Papua untuk selanjutnya dibahas bersama dengan tim pendamping anggaran PB PON XX Papua dari Universitas Cenderawasih,” demikian bunyi isi surat Sub PB PON Kota Jayapura kepada Tim Anggaran PB PON XX Papua 2021 pada 2 Juli 2021.
Sub PB PON Kota Jayapura bahwa mereka tetap siap menerima DPA pergeseran anggaran yang dengan hasil pembahasan bersama tim anggaran PB PON XX Papua maupun tim anggaran Universitas Cenderawasih. Namun, mereka mempertanyakan Tim Anggaran PB PON XX Papua yang tak pernah hadir dalam pembahasan anggaran.
“Prinsipnya, Sub PB PON Kota Jayapura siap menerima DPA pergeseran anggaran yang telah dibahas bersama antara tim anggaran PB PON XX Papua dan tim anggaran Uncen. Hal ini mengingat sejak pembahasan pergeseran anggaran dengan tim pendamping Uncen selama satu bulan empat hari sejak bulan Mei 2021, tim anggaran PB PON XX Papua tidak pernah sedikitpun hadir dalam pembahasan dimaksud,” demikian surat Sub PB PON Kota Jayapura pada Jumat.
Baca juga: Sub PB PON Kota Jayapura minta Rp 124 Miliar untuk penyesuaian anggaran PON XX
Sebelumnya, Ketua Harian PB PON, Yunus Wonda mengatakan pergeseran program dan anggaran dari pihaknya kepada Sub PB PON Kota Jayapura memang hanya senilai Rp108 miliar. Menurutnya, besaran anggaran yang digeser oleh PB PON kepada masing-masing Sub PB berdasarkan pertimbangan banyaknya cabang olahraga dan ketersediaan venue pertandingan.
Wonda menjelaskan seluruh anggaran penyelenggaraan itu bersumber dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. Wonda juga menjelaskan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan PON belum cair.
“Nilai yang kita sampaikan ini adalah hibah APBD, sementara APBN kita belum bisa bicara saat ini, karena fisiknya belum ada di kami. Kami akan serahkan itu kalau fisiknya sudah ada. Tapi kalau belum ada kita tidak bisa memprediksikan berapa nilainya. Kalau barangnya turun dan tidak sesuai dengan prediksi, pasti saya sebagai Ketua Harian akan disalahkan. Ini yang kami hindari,” kata Wonda. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
