Papua No. 1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Papua Nugini kembali menghadapi krisis setelah tuduhan bahwa Perdana Menteri, Peter O’Neill, memegang kewarganegaraan Australia.
Jaksa Agung PNG, Alfred Manasseh, telah mengumumkan akan ada penyelidikan atas status kewarganegaraan dari semua 111 anggota parlemen (MP), untuk menentukan apakah ada di antaranya yang memilih lebih dari satu kewarganegaraan. Memiliki kewarganegaraan ganda akan mendiskualifikasi mereka dari memegang jabatan publik apa pun, atau bahkan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.
Penyelidikan ini dipicu oleh tuduhan dari MP Oposisi, Bryan Kramer, bahwa O’Neill memegang kewarganegaraan Papua Nugini dan Australia, meskipun ia tidak memberikan bukti langsung untuk mendukung klaimnya. Kramer berkata kepada Guardian Australia, ia memiliki banyak narasumber yang menginformasikan kepadanya, bahwa O’Neill memiliki kewarganegaraan Australia.
“Undang-undang kami mengatur bahwa seseorang dengan kewarganegaraan ganda, sama seperti di Australia, tidak diperbolehkan memegang jabatan negara,” katanya. “Itu berarti ia bisa didiskualifikasi dari jabatannya sebagai PM dan MP.”
Satu-satunya cara untuk memastikan kewarganegaraan O’Neill adalah dengan “mendapatkan surat resmi yang mengatakan bahwa O’Neill sekarang bukan, dan belum pernah menjadi, warga negara Australia,” ungkap Kramer.
PM O’Neill telah mengeluarkan pernyataan menyangkal kabar bahwa ia adalah warga negara dari negara manapun kecuali PNG, menyebut tuduhan itu “berita bohong”.
“Saya tidak pernah memiliki (kewarganegaraan) mana pun, kecuali PNG, sejak lahir,” tegasnya. Dia mengatakan bahwa ia lahir di sebuah desa terpencil di perbatasan Provinsi Teluk dan Provinsi Pegunungan Tinggi Selatan.
“Saya sangat bangga karena orang-orang saya telah membesarkan saya. Saya tidak perlu kewarganegaraan lain untuk membenarkan siapa saya.“
Jaksa Agung menekankan pentingnya mengadakan penyelidikan atas semua MP, karena aturan mengenai kewarganegaraan ganda ini relatif baru, dan beberapa MP mungkin ‘secara tidak disengaja’ memegang kewarganegaraan dari negara lain.
Manasseh menambahkan, “Perdana menteri tidak memiliki kewarganegaraan ganda, itulah informasi yang saya terima dari PM, tetapi kami akan melakukan penyelidikan.”
Kasus ini dapat berubah menjadi satu lagi krisis kewarganegaraan, seperti yang melanda Australia pada 2016-17, di mana 15 MP dan senator didiskualifikasi karena memiliki kewarganegaraan ganda. (The Guardian)
Editor: Kristianto Galuwo
