Manokwari, Jubi – Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di Papua Barat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut dipengaruhi oleh keberadaan Sekolah Polisi Negara (SPN) di wilayah tersebut.
Poengky Indarti, anggota Komisi kepolisian nasional (Kompolnas) mengatakan setelah menjaring tanggapan dari unsur pimpinan di Pemerintah Papua Barat bersama para tokoh perwakilan elemen masyarakat, salah satu hal yang diusulkan adalah tentang local boy for local job, namun keberadaan SDM khusus sebagai anggota Polri juga ditunjang dengan SPN.
“Kami sudah terima informasi tersebut dalam tatap muka bersama unsur pimpinan dan para tokoh masyarakat. Memang ada permintaan untuk putra daerah jadi prioritas, dan hal itu sudah berlangsung dua tahun terakhir sesuai laporan Polda Papua Barat. Namun, akan lebih maksimal jika SPN Papua Barat sendiri sehingga kuotanya bisa lebih,” ujar Indarti kepada wartawan di Manokwari, Kamis (14/3/2019).
Dia berharap, SPN Papua Barat segera dibangun dan untuk persoalan internal terkait lahan, kiranya dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat. “kita butuh komitmen dan kerjasama Pemerintah untuk selesaikan persoalan lahan pembangunan SPN, supaya segera dibangun,” ujarnya.
Berkaitan dengan itu juga, usulan pembentukan Polres jajaran di empat kabupaten di Papua Barat juga telah menjadi catatan Kompolnas, hal itu kata Dia, akan didorong untuk segera direalisasikan, namun kesiapan SDM dan ketersediaan SPN Papua Barat juga menjadi tolak ukur.
Kapolda Papua Barat, Brigjen Rudolf Albert Rodja mengatakan untuk kebutuhan Polres baru, tentu harus ada indikator-indikator penilaian .
“Benar, ada kabupaten yang belum memiliki Polres, tapi kita harus usulkan ke Mabes Polri. Seperti Maybrat itu sudah diusulkan untuk menjadi Polres. Minimal Polres persiapan, hanya saja masalah kita kembali lagi pada SDM, sekarang ini kita masih kekurangan di Polda, kemudian kalau ada Polres, kita isi anggota dari mana ?,” ujar Rodja.
Salah satu tujuan kedatangan Kompolnas ini, sebut Rodja, selain monitoring Polda Papua Barat setelah empat tahun pisah dari Polda Papua, juga untuk menjaring masukan dari pemerintah dan elemen masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh Polda Papua Barat dan salah satunya kita sampaikan soal SDM termasuk SPN.
“Karena tahun ini dan tahun lalu kuota penerimaan anggota Polri oleh panitia daerah (Panda) Papua Barat, sekitar 200 orang karena kita titip di SPN lain. Tapi kalau kita punya SPN sendiri, mungkin akan naik jadi 300 orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan SDM di Polda dan jajaran Polres,” ujar Rodja.
Bagi Rodja, dia tetap setuju dengan dibentuknya Polres baru di empat kabupaten yang belum memiliki Polres yakni Maybrat, Tambrauw, Pegaf dan Sorong Selata namun harus dilihat beberapa pertimbangan, dan yang mempertimbangkan adalah Mabes polri.
“Kita hanya memberikan rekomendasi dan mabes akan mengirim tim untuk dilihat kelayakan. Kemudian selanjutnya diusulkan ke kementerian untuk ditindak lanjuti ke Presiden,” kata Rodja. (*).
Editor: Syam Terrajana
