Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Yahukimo menolak kedatangan Presiden Jokowi ke Kabupaten Yahukimo karena dianggap hanya akan membawa masalah.
Pewakilan mahasiswa, Atius Sinup menuding kedatangan Presiden Joko Widodo ke Yahukimo untuk meresmikan Bandara Nop Goliat, Dekai, Yahukimo, itu akan membuka peluang bagi transmigrasi besar-besaran, yang justru akan mengancam eksistensi masyarakat asli Papua di Kabupaten Yahukimo.
“Kami tidak masalah dengan peresmian Bandara, tetapi belajar dari kabupaten lain itu jadi pertanda pembukaan daerah untuk transmigrasi besar-besaran lagi,” ujar Atius, yang didampingi teman-teman beralmamater kuning, di kantor Redaksi Jubi, Minggu (16/10/2016).
Menurut Atius, selain meresmikan bandara, kunjungan tersebut juga akan mendukung pembukaan Yahukimo sebagai ‘Pusat Ekonomi’, perluasan lahan sawah, dan pemekaran dua Daerah Otonomi Baru (DOB).
Para mahasiswa mencurigai alasan sebenarnya dari rencana menjadikan Dekai, Yahukimo sebagai pusat ekonomi. “Kita sudah saksikan sendiri bagaimana Dekai sekarang dibanjiri para pendatang, ruko-ruko yang ada diisi bukan oleh masyarakat asli, sementara ruko untuk masyarakat Yahukimo tidak ditempati, karena tidak ada pemberdayaan terhadap Pedagang Asli Yahukimo. Masyarakat asli tetap terpinggirkan dan miskin,” ujar Atius kesal.
Kedatangan Presiden Jokowi, menurut mereka, juga bertujuan mendukung perluasan lahan sawah dan rencana pemekaran dua DOB di Yahukimo Yalimek dan Eroma. Mereka menuding kedua program tersebut hanya akan menambah tenaga kerja baru dari luar serta menambah jumlah TNI/Polri.
“Bagi kami pemekaran itu justru akan menambah TNI/POLRI, termasuk rencana penambahan lahan padi di Yahukimo, kami menolak sebab itu justru membuka peluang baru bagi transmigrasi besar-besaran,” lanjut Atius Sinup.
Dikesempatan yang sama Pilius Kabak, mahasiswa Yahukimo lainnya sangat menyesalkan Jokowi yang datang kembali ke Papua untuk menebar lagi janji-janji pembangunan kepada masyarakat Papua.
“Itu stop saja. Kami sudah muak presiden ganti presiden tinggal buat janji-janji palsu. Bagi kami penerbangan langsung dari Jakarta ke Yahukimo, kota ekonomi, lahan sawah itu hanya akan datangkan ratusan penganguran di Jakarta ke Yahukimo. Dan ini akan membuat masyarakat adat terancam. Lihat saja di Kabupaten Keerom dan Merauke,” Pilius Kabak.
Hal itu dibenarkan Ancen Balingga, yang menambahkan bahwa dampak transmigrasi sudah membuat masyarakat adat tersingkir.
“Pemerintah Kabupaten harus membuat Perda untuk transmigrasi. Karena sekarang tambah banyak. Pesawat Garuda dengan Herkules sudah masuk, sebelumnya tidak ada, itu ancaman buat kita,” kata dia sambil berharap Bupati Abock Busup melakukan proteksi terhadap masyarakat asli.
Terkait Bandara Nop Goliat yang hendak diresmikan tersebut, Neton Heluka mengaku tidak melihat ada perubahan berarti di kondisi bandara. “Itu hanya renovasi saja, belum ada perubahan. Kalau hanya resmikan bandara, buat apa Presiden datang? Cukup memerintahkan Menteri Perhubungan saja to. Tidak perlu lagi dia datang ke Papua,” kata Heluka.
Di penghujung pernyataannya, para mahasiswa asal Yahukimo yang studi di Jayapura ini menegaskan penolakan mereka atas solusi pembangunan pemerintah Joko Widodo saat ini.
“Kami sebagai mahasiswa bersama masyarakat tidak membutuhkan pembangunan yang berkedok militeristik dan transmigrasi. Kami sudah trauma dengan berbagai kejadian di Papua selama ini. Oleh karena itu, yang kami tuntut hanya satu, Referendum bagi rakyat Papua,” tegas Atius Sinup.
Menurut jadwal yang diterima redaksi, rombongan Presiden Joko Widodo akan tiba di Yahukimo Selasa pagi (18/10). Sekitar pukul 09.00 dijadwalkan acara peresmian Bandara Nop Goliat, Dekai yang akan didampingi oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Selain peresmian, rombongan juga akan meninjau fasilitas bandara dan dilanjutkan dengan peresmian Satu Harga BBM di Papua, peninjauan pesawat BBM Air Tractor AT-802, dilanjutkan dengan kunjungan lokasi Pembagian Makanan Tambahan (PMT) di Yahukimo.
Dilansir Antara Minggu (16/8), sebanyak 2.500 personel TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan kunjungan Presiden Jokowi ke sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang dijadwalkan 17-18 Oktober 2016.(*)
