Papua No. 1 News Portal | Jubi
Honiara, Jubi – Manasseh Sogavare kembali terpilih sebagai Perdana Menteri Kepulauan Solomon untuk keempat kalinya. Namun, kemenangan itu penuh kontroversi karena 15 anggota parlemen (MP) tidak memberikan suara atau abstain.
Sogavare terpilih kembali di Gedung Parlemen di Honiara, dengan mendapatkan 34 suara dibanding lawannya, Matthew Wale, di Parlemen dengan 50 kursi tersebut.
Kemenangan ini menandakan keempat kalian Sogavare menang sebagai PM, menyusul kejayaannya pada 2000, 2006, dan yang terakhir, pada pemilu 2014. Meskipun sering unggul, dalam dua dari tiga masa jabatan terakhirnya sebagai PM, jabatannya dipersingkat akibat mosi tidak percaya.
Sogavare telah menjabat sebagai MP sejak pertama kali terpilih pada 1997, dan telah memegang berbagai portofolio kementerian selama bertahun-tahun, termasuk sebagai menteri keuangan dan perdagangan. Ia memiliki latar belakang ekonomi dan sepanjang karirnya telah memperjuangkan desentralisasi pembangunan di Kepulauan Solomon.
Sogavare diajukan sebagai PM oleh koalisi demokrat Democratic Coalition for Advancement (DCAG), sebuah kelompok yang terdiri dari empat partai politik, yang sebagian besar anggotanya terdiri dari MP di pemerintahan sebelumnya, ditambah dengan dukungan sejumlah MP independen baru.
Pemilihan PM, Rabu lalu (24/4/2019), terus berjalan meski penuh drama, setelah sebuah putusan pengadilan yang memerintahkan agar proses ini ditunda, disampaikan kepada Parlemen.
Tidak ada keterangan yang diberikan atas putusan tersebut, namun alasannya diyakini, disebabkan karena pengajuan kandidat lawannya, Matthew Wale dan koalisinya, yang telah mempertanyakan keabsahan Manasseh Sogavare untuk maju memperebutkan posisi kepemimpinan teratas itu.
Namun, Gubernur Jenderal Sir Frank Kabui memutuskan untuk tetap melanjutkan pemilihan PM, meskipun ada perintah pengadilan. Staf Sir Frank menerangkan keputusannya untuk meneruskan proses itu dibenarkan oleh konstitusi Kepulauan Solomon, yang memberikan kekebalan hukum kepada seorang Gubernur Jenderal dari perintah pengadilan saat pemilihan PM.
Namun Sogavare dinilai publik sebagai kelanjutan dari pemerintahan terakhir, dan sekelompok masyarakat mulai protes, serta menegaskan bahwa mereka ingin ada perubahan dalam pemerintahan.
Berbagai video rekaman dan foto-foto di media sosial menunjukkan kerumunan besar orang, kebanyakan laki-laki muda, berjalan di tengah-tengah jalan, berteriak dan melempari gedung-gedung untuk memprotes terpilihnya Sogavare.
Pasukan anti huru-hara berupaya untuk membubarkan kelompok yang lebih riuh, dengan menggunakan gas air mata. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo
