Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, mengaku sangat optimistis pelaksanaan Pemilu 2019 di Papua berjalan aman dan lancar.
Hal tersebut disampaikan Soedarmo yang juga merupakan mantan Penjabat Gubernur Papua (2017-2018), saat Fokus Group Diskusi (FGD) Kesiapan Pengamanan Pileg dan Pilpres 2019, di Jayapura, Jumat (5/4/2019).
Jika melihat pengalaman Pemilihan kepala daerah (Pilgub dan Pilbub) sebelumnya, ujar ia, banyak berbagai pihak yang awalnya merasa khawatir karena persoalan yang dihadapi lebih berat, tapi justru semua bisa terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar.
“Berdasarkan pengalaman ini maka kami yakin betul pelaksanaaan pileg dan pilpres di Papua pasti berjalan dengan aman dan menghasilkan pemimpin yang baik,” ujarnya.
Ia tekankan pesta demokrasi yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dapat berjalan sukses, jika ada sinergitas antara semua pihak. Tidak hanya penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, tetapi juga pemerintah, TNI/Polri, dan seluruh elemen masyarakat
“Terpenting ada keinginan bersama untuk mensukseskan pemilu serentak, sinergitas berjalan sesuai denga tugas pokok dan fungsi masing masing institusi. Jika itu dilakukan dengan maksimal, maka dipastikan semua bisa berjalan dengan baik,” kata Soedarmo tegas.
Menanggapi itu, dirinya mengajak seluruh stakeholder di Papua untuk berkontribusi dalam menyukseskan pileg dan pilpres, yang sesuai jadwal akan berlangsung pada 17 April 2019.
“Kontribusi pemilih juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pemilu sesuai ketetapan RPJMN. Diharapkan presentase pemilih 77,5 persen bisa terwujud,” ucapnya.
Sedangkan terkait stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pemilu, ia menegaskan, menjadi tugas dan tanggung jawab kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati, maupun wali kota beserta jajarannya.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian TNI/Polri sebagai pelaksana tugas kewenangan dari kepala daerah.
“Jadi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan saat pemilu adalah pemerintah daerah. Sedangkan TNI/ Polri hanya bertugas mengeksekusi jika terjadi gangguan,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, menyatakan kegiatan FGD ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi menyongsong pilpres dan pileg di bumi Cenderawasih.
“Untuk konteks nasional, kita di Papua dari segi kuantitas menjadi minoritas. Namun pileg ini menjadi sangat penting dalam dunia perpolitikan di Indonesia makanya kita harus beri contoh terbaik dalam berdemokrasi dan berpolitik. Papua harus bisa lebih baik dari daerah lain,” kata Tinal. (*)
Editor: Dewi Wulandari
