Papua No. 1 News Portal | Jubi
Sistem noken dinyatakan tidak berlaku lagi di Papua Barat. Berbagai persiapan pun dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan pemilu.
SISTEM noken atau ikat suara (aklamasi) tidak lagi digunakan pada Pemilu 2019 di seantero Papua Barat. Semua wilayah kini menerapkan sistem coblos, dengan ketentuan satu pemilih, satu hak suara.
“Saya pastikan tidak ada sistem noken di wilayah Papua Barat. Sistem noken hanya berlaku khusus di wilayah (Provinsi) Papua. Itu pun sudah mulai berkurang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat, Amus Atkana, kepada Jubi, Selasa (9/4/2019).
Atkana mengatakan ketentuan penghapusan sistem noken tersebut sudah disampaikan ke seluruh KPU kabupaten dan kota. Dia juga memastikan kesiapan pemilu saat ini telah mencapai 97%.
“Pendistribusian logistik ke TPS (tempat pemungutan suara) dimulai sejak dua hari sebelum pemungutan suara. Ada sejumlah daerah sulit dijangkau, tetapi sudah teratasi,” jelas Atkana.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, minta para kepala daerah tetap berkoordinasi dengan KPU setempat guna memastikan kesuksesan pemilu. Dia juga berharap para kepala daerah mampu mengantisipasi kemungkinan hambatan dalam pendistribusian logistik pemilu.
“Saya yakin pelaksanaan pemilu di Papua Barat berjalan aman dan lancar. Namun, para bupati dan walikota juga harus turut memberi jaminan sehingga tidak ada warganya yang tidak memilih alias golput,” kata Gubernur Mandacan.
Pengamanan pemilu
Kesiapan Papua Barat dalam menghadapi Pemilu 2019 kembali diungkapkan Gubernur Mandacan, usai telekonferensi bersama Menteri Dalam Negeri, Rabu (10/4/2019). Dia memastikan semua kebutuhan teknis pemilu, dan pengamanan sudah dipersiapkan dengan matang.
“Kami sudah mengeceknya. Semua sudah siap, termasuk pendistribusian logistik. Polda juga akan segera melakukan pergeseran pasukan dan di-backup oleh kodam,” kata Gubernur Mandacan.
Kepala Suku Besar Arfak ini pun menjamin situasi di 13 kabupaten dan kota tetap kondusif sehingga pemilu diyakininya berjalan aman. Keyakinan ini sekaligus menepis prediksi yang menempatkan Papua Barat sebagai salah satu provinsi terawan pada Pemilu 2019.
“Tidak seperti prediksi pemerintah pusat. Kami pastikan Papua Barat aman untuk penyelenggaraan pemilu,” tegas Mandacan seperti dikutip Antara.
Wakil Kepala Polda Papua Barat, Kombes Tatang, juga memastikan seluruh personel mereka siap mengamankan penyelenggaraan pemilu. Setiap personel telah dibekali pengetahuan yang cukup mengenai pemilu dan teknis pengamanan.
Personel pengamanan tersebut pun mulai disebar ke sejumlah wilayah. Rombongan pertama meluncur ke Kota Sorong pada Kamis (11/4/2019). Mereka akan memperkuat pasukan di polres di wilayah Sorong Raya, Fakfak, dan Kaimana.
“Pergeseran personel untuk wilayah Manokwari Raya dilaksanakan dua hari sebelum pemilu. Itu personel polda. Kalau personel polres, digeser lebih dahulu,” kata Tatang.
Ancaman boikot
Sementara itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Papua Barat, optimistis masyarakat tidak terpengaruh ajakan untuk memboikot pemilu, yang diserukan kelompok tertentu. Begitu pula seruan mengenai golongan putih (golput) atau tidak memberikan suara pada pemilu, relatif tidak berpengaruh di Papua Barat.
“Kalau bisa, partisipasi masyarakat mencapai 100%. Itu harapan kita semua,” kata Kepala Bakesbangpol Papua Barat, Albert Nakoh, kepada Antara.
Nakoh mengatakan pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu terus meningkatkan sinergitas dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi hambatan dan gangguan pada pemilu. Semua pemangku kepentingan sama-sama menginginkan pemilu berjalan aman dan lancar serta meningkatnya partisipasi pemilih.
Terkait potensi gangguan keamanan, Pemerintah Kabupaten Maybart telah mengelar apel kesiapan pengamanan. Upaya ini ditujukan mengantisipasi intimidasi terhadap warga pada pemilu.
Bupati Maybart, Bernard Sagrim, mengungkapkan ada kelompok tertentu menghasut warga agar tidak memilih pada pemilu di Distrik Aifat Timur Tengah. Namun, Pemerintah Kabupaten Maybart telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk terus memantau pergerakan kelompok tersebut.
“Kampanye mereka tidak signifikan memengaruhi masyarakat. Meskipun demikian, kami harus waspada,” kata Bupati Sagrim. (*)
Penulis: Hans A. Kapisa dan Antara
Editor: Aries Munandar
