Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Suva, Jubi – Politikus Fiji yang baru dibebaskan akan balik menuntut kepolisian yang dinilai gegabah menangkap mereka yang sedang menggelar diskusi mengenai konstitusi.
Keempat politikus itu antara lain pemimpin Partai Federasi Nasional Professor Biman Prasad, pemimpin Partai Buruh Fiji Mahendra Chaudhry, sekretaris jenderal Dewan Serikat Dagang Fiji Attar Singh, dan akademisi Dr. Tupeni Baba. Sementara, pemimpin Soldepa, Sitiveni Rabuka, menyatakan tidak akan meminta ganti rugi.
Mereka dan aktivis Jone Dakuvula, ditahan karena berpartisipasi dalam sebuah diskusi panel tentang Dialog HAM LSM Pasifik bulan lalu yang diselenggarakan tanpa izin dan sesuai syarat dari Undang-Undang Ketertiban Umum.
Prof. Prasad mengklaim penahanannya merupakan suatu intimidasi politik karena ini terjadi di rumahnya dan di depan anggota keluarganya. Adapun Dr. Baba mengatakan pelarangan kebebasan berekspresi dan berbicara bukanlah hal yang dapat dibenarkan ketika pemerintah terus mengampanyekan kebebasan berbicara setiap hari seiring mendekatnya penyelenggaraan pemilu.
Direktur Pelanggaran Umum, Christopher Pryde mengatakan bahwa jika mencermati secara saksama atas bukti-bukti yang ada, iaa merasa puas tidak ada cukup bukti untuk memperkarakan lebih lanjut kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Publik. “Selama tidak ada maksud dari orang-orang ini untuk melakukan pelanggaran undang-undang,” katanya.
Pada sisi lain, kata Pryde, penyelenggara acara, Jone Dakuvula, tidak mengetahui tidak adanya pemberian izin oleh Komandan Divisi Kepolisian. Pryde mengatakan bahwa Dakuvula bertanggungjawab atas perolehan izin dan nampaknya izin tidak diperlukan mengingat pertemuan itu diselenggarakan di gereja.
Ia mengatakan polisi memiliki kekuasaan untuk menghentikan dan membubarkan pertemuan publik jika mereka disinyalir melakukan pelanggaran undang-undang atau mereka percaya sebuah pelanggaran umum mungkin terjadi. (*)
