Portal Berita Tanah Papua No. 1 | Jubi ,
Merauke, Jubi – Kurang lebih 1.000 orang masyarakat Marind menduduki Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke. Kedatangan mereka membawa sejumlah spanduk yang isinya mendesak kepada Fransiskus Sirfefa agar mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Ketua DPRD setempat. Karena bersangkutan bukan anak asli Marind.
Kedatangan massa sekitar pukul 10.00 WIT, Senin (9/1/2017), menggunakan sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat. Mereka didampingi Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Ignasius Ndiken serta sejumlah tokoh masyarakat lain.
Berbagai orasi dilakukan di depan kantor dewan. Setelah berorasi selama beberapa jam, akhirnya sebagian besar diarahkan masuk ke dalam ruangan rapat dewan untuk melakukan tatap muka secara bersama- sama.
Tujuh point penting yang dibacakan salah seorang utusan tokoh masyarakat, Yoseph Kanda Mahuze. Adapun point penting itu yakni pertama, masyarakat Marind menuntut hak kesulungan Ketua DPRD Merauke harus dijabat anak Marind. Kedua, semua orang Marind termasuk LMA dengan tegas menolak Fransiskus Sirefa.
Ketiga, DPRD Merauke tak memroses pengusulan Fransiskus Sirfefa sebagai calon ketua ke Gubernur Papua untuk dilantik. Keempat, Partai DPC Partai Gerindra agar mendengarkan dan menghargai aspirasi hak masyarakat Marind. Lima, jika aspirasi tak digubris dan ditindaklanjuti partai yang dinahkodai Steven Abraham.
Pernyataan keenam, jika sampai Fransiskus Sirfefa tetap dipaksakan oleh Partai Gerindra, masyarakat pemilik hak ulayat akan melakukan pemalangan terhadap Kantor DPRD Merauke. Tujuh, pemerintah dan dewan harus jujur memperjuangkan hak kesulungan orang Marind sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
Seorang Tokoh Masyarakat Marind, H. Waros Gebze dengan tegas mengatakan, jika dua putra terbaik Marind di DPRD tidak diusung, maka kantor dewan akan dipalang. “Itu sudah menjadi komitmen kami jika aspirasi tak diresponi,” tegasnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Merauke, Steven Abraham berdalih jika partainya bekeja sesuai komando. “Jadi, saya tak punya kewenangan memutuskan disini. Tetapi aspirasi yang disampaikan masyarakat Marind, tetap akan ditindaklanjuti,” tuturnya. (*)
