Sekolah harus berwawasan lingkungan

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Nabire, Jubi – Yohanes Ramandei, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire, mengatakan berdasarkan komponen – komponen fisik dan non fisik, maka sekolah bisa dikatakan berwawasan lingkungan atau Adiwiyata.

“Kriteria fisik dan non fisik  seperti memiliki ruang terbuka hijau di sekolah, toilet yang memadahi sesuai standar kesehatan, adanya rumah kompos di sekolah, apotik hidup tempat sampah. Program ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran siswa terhadap lingkungan di sekolah,” ujar Ramandei saat ditemui jubi, selasa (10/7/2018).

Dikatakan Sekretaris DLH, program tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Tujuan dari program Adiwiyata yaitu untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan secara nasional. sehingga anak didik diajarkan untuk peduli dan berbudaya serta berkarakter cinta lingkungan.

“Kami sudah sosialisasi program tersebut ke 20 sekolah di Nabire yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK, dengan syarat sekolah berstatus terakreditasi,” katanya.

Menurut Dia, prinsip pelaksanaan program Adiwiyata yaitu edikatif, partisipatif dan berkelanjutan. Sehingga program akan dinilai, namun mereka (sekolah) yang mengusulkan ke DLH, dan penilaiannya dari beberapa unsur.

“Agar siswa diajarkan secara dini untuk peduli dan berbudaya lingkungan dan berkarakter cinta lingungan, itu tujuan utamanya,” terangnya.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas DLH Nabire, Y.Y.Yermias Rarawi menambahkan komponen Adiwiyata adalah aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan dan aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan dan aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif dan aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan.

“maka kami sudah sosialisasi dan bila mereka sudah siap untuk dinilai, maka mereka akan mengundang DLH. dan kami akan bentuk tim yang terdiri dari tim penilai nasional, provinsi dan kabupaten dengan menggandeng organisasi lingkungan hidup dan media massa,” ujarnya.(*)

 

 

Related posts

Leave a Reply