Papua No.1 News Portal | Jubi
Suva, Jubi – Jumlah anggota parlemen (MP) di Fiji dari blok oposisi yang diperiksa oleh komisi anti-korupsi Fiji, Fiji Independent Commission against Corruption (FICAC), Rabu ini (27/8/2020) diperkirakan akan bertambah.
MP dari partai oposisi utama, partai SODELPA, Ratu Suliano Matanitobua telah tiba di kantor FICAC pada Rabu pagi.
Ratu Suliano adalah salah satu dari sekelompok MP yang diduga telah mengklaim tunjangan perjalanan dan akomodasi yang melebihi hak mereka, dan oleh karenanya, melanggar hukum terkait upah dan tunjangan anggota parlemen, UU Parliamentary Remuneration tahun 2014.
Masih ada satu lagi MP lainnya dari SODELPA yang juga diharapkan akan diperiksa hari ini.
Kedua MP SODELPA itu termasuk dalam kelompok yang terdiri dari tujuh MP yang sedang diperiksa karena diduga mengklaim tunjangan perjalanan dan akomodasi yang tidak berhak untuk mereka terima.
Sekelompok MP lainnya, termasuk Ratu Naiqama Lalabalavu, Adi Litia Qionibaravi, Mosese Bulitavu, semua dari oposisi, juga dilaporkan dengan pelanggaran yang sama.
Sementara itu MP Salote Radrodro dan Peceli Vosanibola dari SODELPA, dan satu-satunya MP dari kubu pemerintah yang juga dilaporkan, MP Vijendra Prakash, telah diinterogasi di kantor FICAC Selasa kemarin.
Masalah ini terungkap setelah FICAC menerima pengaduan dari Sekretaris Jenderal Parlemen atas dugaan adanya pelanggaran UU Parliamentary Remuneration 2014.
MP dari parpol FijiFirst, partai yang saat ini memerintah di Fiji, Vijendra Prakash, dan MP Oposisi Salote Radrodro dan Peceli Vosanibola dipanggil oleh FICAC pada hari yang sama. Prakash dan Radrodro tiba di kantor FICAC sekitar pukul 9 pagi. Radrodro didampingi oleh pengacaranya sementara Prakash datang sendiri.
Setelah dua jam diinterogasi, Prakash dan Radrodro dilihat meninggalkan kantor itu sebelum tengah hari.
Sementara itu MP Peceli Vosanibola juga datang Selasa sore kemarin.
Menurut pemahaman FBC News, masih ada beberapa MP lainnya yang juga akan dipanggil ke kantor FICAC.
FICAC sendiri telah membenarkan adanya keluhan dari Sekretaris Jenderal Parlemen atas sekelompok MP dari oposisi dan Pemerintah, atas dugaan pelanggaran UU Parliamentary Remuneration 2014. FICAC telah menegaskan bahwa setelah mereka mengumpulkan dan menganalisis semua bukti yang relevan, mereka akan memutuskan apa tindakan selanjutnya yang perlu diambil. (FBC News)
Editor: Kristianto Galuwo
