Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Gubernur Papua Lukas Enembe menunjuk Aloysius Giyai sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura menggantikan Anggiat Situmorang. Gubernur juga menunjuk Anton Tony Mote sebagai Plt Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura, menggantikan Daniel L Simunapendi.
Penyerahan kedua Surat Tugas Plt dua jabatan itu dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosianen pada apel gabungan, di halaman Kantor Gubernur Jl Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (8/7/2019). Dalam arahannya, Dosianen menyatakan Giyai dan Mote ditunjuk menjadi Plt Direktur kedua rumah sakit itu, karena pejabat tertinggi di kedua rumah sakit tersebut harus diemban pejabat bergelar dokter.
Dosianen berpesan agar Giyai dan Mote segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab baru mereka dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku. “Tidak ada yang sulit jika semua mengikuti ketentuan yang ada,” ujarnya.
Plt Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai mengaku siap menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. “Saya yakin pejabat sebelumnya telah melakukan pembenahan terutama dalam hal administrasi keuangan. Hal baik yang ditinggalkan pejabat sebelumnya akan kami lanjutkan, sedangkan yang masih kurang seperti akreditasi RSUD yang mendek akan kami benahi,” kata Giyai.
Giyai menyatakan ia akan berupaya melanjutkan proses pembangunan salah satu gedung di RSUD yang masih mangkrak, serta menata lingkungan dan sarana prasarana penunjang rumah sakit yang meliputi meliputi air bersih, listrik dan prasarana lainnya.
“Saya juga akan menyiapkan kader untuk jabatan direktur definitif beserta jajarannya nanti. Yang jelas, saya mohon dukungan penuh dari seluruh staff RSUD Jayapura, organisasi perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan mitra kerja untuk mengubah RSUD Jayapura memenuhi standar rujukan terbaik di Papua,” ujarnya.
Plt Rumah Sakit Jiwa Abepura, Anton Tony Mote mengatakan akan membenahi masalah akreditasi dan pelayanan bagi pasien pengguna jaminan kesehatan seperti Kartu Papua Sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.”Ini akan kami segera evaluasi agar tidak ada masalah, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak terhambat,” kata Mote. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
