Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Shanghai, Jubi – Negara China akan meningkatkan upaya penindakan memberantas korupsi yang akan difokuskan di bidang pendidikan, layanan medis, perlindungan lingkungan dan area utama lain yang menjadi perhatian publik.
Badan pengawas antikorupsi menyebutkan perjuangan memberantas korupsi telah menjadi prioritas utama selama pemerintahan Presiden Xi Jinping. Termasuk keberhasilan Partai Komunis China yang mencapai "kemenangan luar biasa" dalam melawan korupsi. Komitmen memberantas korupsi itu dismapaikan presiden yang mengatakan korupsi sudah mengakar masih perlu diberantas.
Komisi Pusat untuk Inspeksi Kedisiplinan partai Komunis China pada hari Minggu mengatakan aksi melawan korupsi tahun ini akan difokuskan di beberapa area yang berkaitan dengan mata pencaharian rakyat dan membiarkan masyarakat merasakan pencapaian yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih besar dan jaminan keamanan.
"Upaya tahun ini juga akan difokuskan pada tindak korupsi dan perilaku kriminal lain di kalangan pejabat pemerintah, dan memberantas beberapa contoh aksi suap, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian dan praktik yang keliru di sektor finansial,” tulis pernyataan partai tersebut.
Penindakan tersebut juga akan ditujukan untuk mencegah para pejabat yang korup mencampuri "sejumlah kepentingan." Selain menangani korupsi secara langsung. China juga akan berupaya menghilangkan keberpihakan birokrasi dalam pemerintahan dan "memperbaiki" para pejabat yang bersalah karena berperilaku "acuh" ketika menjalankan tugas, kata pemerintahan tersebut.
Termasuk terlibat lebih banyak dalam penanganan antikorupsi masyarakat internasional untuk memburu tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.
Tercatat China berhasil membawa kembali 441 buronan kasus korupsi ke negara itu dari Agustus sampai Desember tahun lalu.
"Upaya ini ditujukan agar para pejabat pada akhirnya tidak berani, tidak mampu dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan ilegal," kata surat kabar Ritu dalam sebuah editorial.
China tahun lalu telah menghukum sekitar 621.000 orang atas tindak korupsi, termasuk 51 orang yang berada di tingkat kementerian atau provinsi atau lebi tinggi lagi. (*)
